Jakarta, landbank.co.id– Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait Menteri PKP meminta Universitas Indonesia (UI) agar bisa melakukan kajian serta penelitian terhadap berbagai program perumahan yang dilaksanakan oleh Kementerian PKP untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat.
“Kami ingin ada kajian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia (UI) terhadap program perumahan di Indonesia. Ini merupakan bentuk komitmen Kementerian PKP untuk melibatkan mitra kerja termasuk dari kalangan akademisi untuk terlibat dalam program perumahan,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dikutip Jumat, 20 Juni 2025.
Pernyataan Menteri PKP itu dilontarkan seiring pertemuan dirinya dengan Rektor Universitas Indonesia Heri Hermansyah di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Wisma Mandiri 2, Jakarta, Kamis, 19 Juni 2025.
Menteri PKP juga berharap UI melakukan kajiannya termasuk dari sisi Prosedur, Sistem, Anggaran atau SDM di Kementerian PKP sehingga mampu mendukung kami bekerja dengan baik untuk melayani masyarakat.
Dirinyanjuga berjanji tidak akan melakukan intervensi terhadap pelaksanaan kajian dan penelitian dari UI sehingga hasilnya benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Kementerian PKP menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Indonesia dalam rangka memperkuat kebijakan berbasis data dan analisis akademik, khususnya terkait program-program perumahan subsidi pemerintah seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Baca juga: Begini Komentar Bank Dunia Soal Program Tiga Juta Rumah
Menurut Menteri PKP, selama ini banyak sekali program perumahan seperti Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan program rumah bersubsidi yang belum pernah di evaluasi dan dikaji secara akademik serta riset yang baik.
Selain itu, Kementerian PKP saat ini juga terus berupaya melaksanakan Program Tiga Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan menjadi Kementerian yang dipercaya publik dan bekerja secara profesional.
Melalui kerja sama ini, UI diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi implementasi untuk mendukung pencapaian target ambisius program FLPP sebesar 350.000 unit per tahun, yang merupakan kuota tertinggi sepanjang sejarah pelaksanaan program ini.
Di sisi lain, diperlukan strategi peningkatan efektivitas program BSPS dalam mendorong akses masyarakat terhadap hunian layak berbasis swadaya.
Baca juga: Dana Kuota FLPP 350 Ribu Unit Sudah Tersedia
Adanya kajian tersebut dapat menjadi masukan bagi Kementerian PKP dalam melaksanakan program dan mendapatkan masukan hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dan mencari solusi atas masalah yang ada di bidang perumahan.
Manfaat Masyarakat
Kementerian PKP juga ingin melibatkan semua mitra kerja termasuk dari UI agar terlibat dalam Program Tiga Juta Rumah bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
Selain itu, Kementerian PKP mendorong UI untuk melakukan kajian mendalam terhadap dampak ekonomi dari kedua program tersebut, khususnya dalam hal yakni pertama, penyerapan tenaga kerja, baik langsung di sektor konstruksi maupun secara tidak langsung melalui sektor pendukung.
Kedua, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk penghitungan efek pengganda (multiplier effect) di tingkat lokal dan nasional, serta ketiga Identifikasi dan evaluasi praktik pungutan liar yang masih terjadi di sektor perumahan, baik dalam proses perizinan, pembangunan, maupun penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan akan dihasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan berbasis bukti, guna mewujudkan sektor perumahan yang efisien, bebas dari praktik koruptif, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus memperkuat peran sektor ini sebagai salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
“Semoga dengan hasil kajian yang akan dilakukan oleh UI akan semakin membuat kinerja Kementerian PKP dalam melaksanakan Program Tiga Juta Rumah baik membangun dan merenovasi rumah masyarakat bisa lebih baik lagi dan profesional dalam bekerja,” kata Menteri PKP.
Baca juga: BP Tapera Beberkan Pemicu Lonjakan KPR FLPP
Sementara itu, Heri Hermansyah menerangkan, siap memberikan dukungan kajian atas Program Perumahan Kementerian PKP. Untuk itu, pihaknya akan menyusun proposal penelitian terlebih dahulu dengan melibatkan sejumlah fakultas yang terkait.
“Kami siap mendukung Kementerian PKP dalam penelitian di sektor perumahan ini,” ujar dia.
(*)