Jakarta, landbank.co.id– Pembangunan rumah jabatan menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur terus digulirkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR).
Data Kementerian PUPR menyebutkan bahwa dari hasil peninjauan, Kamis, 21 September 2023, sudah ada sekitar 32 unit rumah jabatan menteri yang terbangun serta dilaksanakan penanaman pohon penghijauan di lokasi persil 104 dan 105 KIPP IKN.
“Dalam pembangunan rumah jabatan menteri ini kami juga memasang panel surya sehingga memaksimalkan pemanfaatan energi untuk listrik di unit hunian. Kami juga minta pohon yang ada tidak ditebang dan dimanfaatkan dan tetap melakukan penanaman pohon agar lingkungan tetap hijau dan asri,” kata Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam siaran pers yang dilihat landbank.co.id, Kamis, 21 September 2023.
Dari data Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, sebanyak 36 rumah jabatan menteri akan dibangun Kementerian PUPR di lokasi Persil 104 sebanyak 24 unit dan Persil 105 12 unit lengkap dengan prasarana, sarana dan utilitas dan proses pembangunan dimulai sejak 7 Desember 2022.
Kementerian PUPR menunjuk penyedia jasa PT Adhi Karya (Persero) Tbk kerjasama operasi (KSO) dengan PT Ciriajasa Engineering Consultant untuk pelaksana pembangunan hunian tersebut.
Lalu, paket Manajemen Kontruksi Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di KIPP IKN akan dilaksanakan oleh PT Yodya Karya (Persero) – PTIndah Karya (Persero) – PT Surya Perkasa Raya KSO.
Iwan mengatakan, pihaknya juga berupaya memaksimalkan pemanfaatan lahan yang ada dan meminimalisir adanya penebangan pohon sehingga lingkungan tetap hijau.
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, setidaknya ada dua desain rumah yang dibangun di KIPP IKN yakni tipe downslope sebanyak 11 unit dan tipe upslope 25 unit.
Pembangunan kontruksi rumah juga dilaksanakan secara pararel dengan landscape di lapangan dan para pekerja juga menanam pohon penghijauan serta menata jalur pedestrian di sekitar lokasi pembangunan sehingga lingkungan tetap hijau dan rindang sehingga nyaman untuk dihuni.
Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR juga telah membentuk Satuan Kerja Penyediaan Perumahan yang khusus bertugas di IKN Nusantara untuk mrngawasi proses pembangunan infrastruktur perumahan dapat terlaksana dengan baik di lapangan. Selain itu, mereka juga diminta memantau jadwal pekerjaan agar tetap sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan dan menjamin kualitas hasil pekerjaan.
(*)