Jakarta, landbank.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali membuka peluang kerja bagi warga ibu kota dengan membuka sebanyak 2.100 formasi rekrutmen tenaga kerja baru.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa rekrutmen ini terbagi menjadi dua sektor, yaitu 1.100 petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) serta 1.000 petugas pemadam kebakaran (Damkar).
“Pada periode pertama ini akan kami buka 1.100,” ujar Pramono seperti dikutip dalam keterangan resminya yang dilihat landbank.co.id Rabu, 23 April 2025.
Menurut Pramono, jumlah tersebut sudah disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Ia menyebut, pembukaan formasi akan dilakukan secara bertahap, dengan penambahan 506 petugas PPSU lagi pada awal tahun depan.
Dalam keterangannya, Pramono menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen akan dilakukan secara terbuka dan transparan tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun. Ia memastikan, praktik-praktik seperti “orang dalam” tidak akan terjadi dalam proses ini.
“Tidak lagi misalnya peran orang dalam dan sebagainya. Ini akan diatur secara transparan dan terbuka,” tegasnya.
Gubernur juga menjelaskan bahwa proses pendaftaran bisa dilakukan secara langsung di kantor kelurahan maupun kecamatan, menjangkau 267 kelurahan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Adapun syarat utama untuk mendaftar adalah minimal berpendidikan Sekolah Dasar (SD).
“Jadi, pendaftarannya boleh di kelurahan. Pendaftarannya di 267 kelurahan. Bahkan di kecamatan pun bisa,” kata Pramono.
Pramono menambahkan bahwa seluruh alokasi rekrutmen harus dilaporkan terlebih dahulu oleh para wali kota kepada Gubernur dan Wakil Gubernur sebelum diumumkan ke publik. Langkah ini diambil demi menjaga akuntabilitas dan menghindari tudingan adanya proses yang tidak transparan.
“Supaya kecurigaan tidak transparan itu hilang, karena itulah yang menjadi persoalan di PPSU,” pungkasnya.
Dengan pembukaan formasi ini, Pemprov DKI berharap dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi warga Jakarta, sekaligus memperkuat pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan.
(*)