Jakarta, landbank.co.id– Bencana banjir dan longsor di Sumatera pada akhir November 2025 menyebabkan lebih dari 1.000 orang meninggal dunia dan ribuan lainnya terluka.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga memerlihatkan bahwa banjir Sumatera menimbulkan kerusakan luar biasa terhadap infrastruktur, termasuk merusak 158 ribu rumah.
Terkait penangangan pascabencana banjir Sumatera, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menggelar pertemuan di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, di Jakarta, Kamis, 11 Desember 2025.
Pertemuan ini digelar untuk membahas langkah cepat pemerintah dalam penanganan pascabencana, khususnya rehabilitasi, rekonstruksi, dan rencana relokasi rumah warga terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam upaya relokasi rumah warga, Kementerian PKP telah mengambil inisiatif bersama satgas daerah, BNPB, serta pemerintah daerah untuk mengidentifikasi potensi lahan relokasi yang aman dan layak bagi masyarakat.
Di Aceh, telah dipetakan delapan lokasi relokasi di beberapa kabupaten yang paling terdampak, mulai dari Aceh Utara hingga Aceh Tamiang.
Baca juga: Banjir Bandang Putuskan Komunikasi, Komdigi Gerak Cepat Pasang Internet Darurat
Lalu, di Sumatera Utara, juga teridentifikasi delapan lokasi yang tersebar di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Deli Serdang, Sibolga, hingga Kota Padangsidimpuan.
Selain itu, di Sumatera Barat, terdapat lima lokasi yang sedang dikaji, tersebar di Kota Padang, Kota Solok, dan Kota Padang Panjang.
“Kita berusaha bekerja sesuai arahan Bapak Presiden dan Pak Menko agar semuanya berjalan cepat,” tegas Menteri Ara dilansir laman PKP.
Dia juga menekankan bahwa pertimbangan utama relokasi adalah keamanan geologis serta legalitas lahan, disertai kebutuhan dasar warga seperti akses sekolah, pasar, rumah sakit, hingga keberlanjutan ekosistem sosial-ekonomi.
“Kami berusaha mencari tempat yang tidak terlalu jauh dari ekosistem yang dibutuhkan masyarakat. Itu hal ideal yang kami upayakan,” ujarnya.
Untuk mendukung percepatan rekonstruksi, Kementerian PKP telah menyiapkan stok panel RISHA yang diproduksi oleh UMKM, dengan ketersediaan awal 470 unit di Medan dan 140 unit di Bandung.
Baca juga: Tips Rumah Tahan Gempa BNPB, Biaya Terjangkau
“Jika hitungan kebutuhan sudah benar dan detail, kami akan memesan kekurangannya beserta cadangannya. Kita harus punya stok cadangan,” katanya.
Selain itu, Menteri Ara mengungkapkan, Kementerian PKP juga telah memanggil Direktur Utama Semen Indonesia Group untuk membahas perbandingan kapasitas, kualitas, harga, sistem struktur, hingga waktu instalasi sebagai upaya menyiapkan standar konstruksi yang kuat dan efisien.
Menteri PKP menjelaskan bahwa penanganan rumah terdampak akan dibagi ke dalam tiga kategori: rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan, dengan pendekatan teknis dan pembiayaan berbeda.
