Jakarta, landbank.co.id – Pemerintah resmi meluncurkan Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan renovasi rumah di seluruh Indonesia.
Program itu menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah, salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan rakyat.
Peluncuran KPP dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran KPP di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/10/2025).
“Hari ini pemerintah meluncurkan KPP dengan harapan semakin banyak pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah masyarakat,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya yang diterima landbank.co.id Rabu, 22 Oktober 2025.
Airlangga menegaskan, program KPP tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, tetapi juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja di sektor konstruksi dan properti.
“Saya minta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mendorong kontraktor daerah untuk membangun rumah bagi masyarakat. Kredit Program Perumahan ini adalah bagian dari Program Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Para debitur KUR dan KPP ini juga merupakan pahlawan ekonomi Indonesia,” tandasnya.
Pemerintah menyiapkan anggaran KPP on top sebesar Rp130 triliun, dengan pembagian Rp113 triliun untuk sisi suplai (supply side) — yakni pembiayaan bagi kontraktor dan pelaku UMKM sektor perumahan — serta Rp17 triliun untuk sisi permintaan (demand side) yang digunakan masyarakat dalam kredit renovasi rumah.
Peluncuran KPP turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Didyk Choiroel dan Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman.
Menurut Didyk, implementasi KPP berlandaskan Permenko No. 13 Tahun 2025 dan Permen PKP No. 13 Tahun 2025, yang mengatur pemberian kredit atau pembiayaan modal kerja dan investasi bagi pelaku UMKM, individu, maupun badan usaha di sektor perumahan.
“Kami siap menyukseskan penyaluran Kredit Program Perumahan agar masyarakat dapat menghuni rumah layak huni, sekaligus menggerakkan ekonomi daerah dan membuka lapangan pekerjaan di sektor pembangunan perumahan,” ujarnya.
Pemerintah berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah dan perbankan penyalur di seluruh provinsi agar pelaksanaan KPP dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sinergi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat mengakses fasilitas pembiayaan ini untuk memiliki atau merenovasi rumah yang layak.
Program KPP diharapkan menjadi motor penggerak sektor perumahan dan konstruksi nasional, sejalan dengan visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja di berbagai daerah.
(*)
