Jakarta, landbank.co.id– Pemerintah berencana membangun dua menara (tower) rumah susun (rusun) di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Pegunungan.
“Tahun ini akan kami mulai pembangunan 2 tower Rusun di Papua Pegunungan,” ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam siaran pers dikutip Kamis, 7 November 2024.
Pernyataan Menteri PKP itu mencuat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Rabu, 6 November 2024.
Kehadiran pembangunan rusun itu dinilai sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Papua.
Dia menerangkan, rencana pembangunan 2 rusun tersebut telah disampaikan Menteri PKP kepada Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman serta Pj Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Velix Vernando Wanggai dalam rapat koordinasi yang membahas tentang Pembangunan infrastruktur di wilayah Papua Pegunungan.
Menteri PKP menyatakan, anggaran untuk pembangunan rusun di wilayah tersebut sudah dianggarkan dalam APBN.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perumahan layak huni untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Papua Pegunungan.
“Sudah kami anggarkan pembangunan rusunnya tahun jamak,” ujar Maruarar.
Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan agar proses Pembangunan berjalan dengan baik dan lancar di lapangan.
Kementerian PKP tentunya memohon dukungan dari semua pihak serta mempertimbangkan sejumlah aspek dalam proses pengerjaan di lapangan.
“Doakan agar pembangunannya berjalan lancar. Tentu kita pertimbangkan semua aspek teknis bagaimana logistik tidak mudah karena kalau tidak salah semua dari Jayapura musti pakai pesawat termasuk alat berat. Bagaimana juga aspek keamanan kita pertimbangkan juga,” kata Menteri PKP.
Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga menyampaikan pesan penting dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari tindak korupsi dalam Pembangunan.
Selain itu, adanya koordinasi lintas sektor dalam Pembangunan Tiga Juta Rumah Untuk Rakyat juga sangat dibutuhkan sehingga ada perencanaan yang matang.
“Dalam Rapat kabinet Presiden Pak Prabowo juga selalu mengingatkan kita semua untuk tidak korupsi. Jangan sampai membangun tidak diisi dan ditempati. Yang paling penting harus direncanakan dan dikoordinasi secara matang,” tutur dia.
Menteri PKP juga megucapkan terimakasih atas dukungan Menteri Koordinastor Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah yang memberikan arahan kepada Kementerian PKP dalam menjalankan program dan kebijakan di sektor perumahan.
“Terimakasih kepada Menteri AHY yang sudah mengumpulkan kita semua di sini dengan baik. Tadi juga ada anggota DPR dan Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Dapil Papua Pegunungan sehingga bisa membicarakan Pembangunan di Papua Pegunungan secara komprehensif,” ujar Menteri PKP.
(*)