Pemerintah Bakal Bangun Rusun di Papua Pegunungan

Jakarta, landbank.co.id– Pemerintah berencana membangun dua menara (tower) rumah susun (rusun) di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Pegunungan.

“Tahun ini akan kami mulai pembangunan 2 tower Rusun di Papua Pegunungan,” ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam siaran pers dikutip Kamis, 7 November 2024.

Pernyataan Menteri PKP itu mencuat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Rabu, 6 November 2024.

Kehadiran pembangunan rusun itu dinilai sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Papua.

Dia menerangkan, rencana pembangunan 2 rusun tersebut telah disampaikan Menteri PKP kepada Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman serta Pj Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Velix Vernando Wanggai dalam rapat koordinasi yang membahas tentang Pembangunan infrastruktur di wilayah Papua Pegunungan.

Menteri PKP menyatakan, anggaran untuk pembangunan rusun di wilayah tersebut sudah dianggarkan dalam APBN.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perumahan layak huni untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Papua Pegunungan.

“Sudah kami anggarkan pembangunan rusunnya tahun jamak,” ujar Maruarar.

Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan agar proses Pembangunan berjalan dengan baik dan lancar di lapangan.

Kementerian PKP tentunya memohon dukungan dari semua pihak serta mempertimbangkan sejumlah aspek dalam proses pengerjaan di lapangan.

“Doakan agar pembangunannya berjalan lancar. Tentu kita pertimbangkan semua aspek teknis bagaimana logistik tidak mudah karena  kalau tidak salah semua dari Jayapura musti pakai pesawat termasuk alat berat. Bagaimana juga aspek keamanan kita pertimbangkan juga,” kata Menteri PKP.