Pembangunan Rusun Dapat Suntikan Dana Rp7 Triliun

Jakarta, landbank.co.id- Pemerintah mengalokasikan dana Rp7,05 triliun untuk pembangunan rumah susun (rusun) pada 2024.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), dana itu akan digunakan untuk lanjutan pembangunan Rusun ASN dan Hankam di IKN sebanyak 2.585 unit atau 47 tower.

Selan itu, anggaran tersebut digunakan untuk lanjutan pembangunan Rusun Multi Years Contract (MYC) 2023-2024 sebanyak 2.316 unit atau 56 tower.

Alokasi anggaran Rp7,05 triliun itu merupakan bagian dari anggaran Ditjen Perumahan Kementerian PUPR tahun 2024 yang sebesar Rp9,25 triliun.

Selain untuk Pembangunan rusun, anggaran tersebut juga untuk pembangunan rumah khusus (Rusus), rumah swadaya, rumah umum dan komersial serta dukungan teknis lainnya.

“Alokasi pagu anggaran Ditjen Perumahan tahun 2024 mendatang sebesar Rp 9,25 triliun,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam siaran pers yang dilihat landbank.co.id, Jumat, 8 September 2023.

Pernyataan Iwan Suprijanto itu dilontarkan saat pemaparan Program Kerja Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis, 7 September 2023.

Iwan Suprijanto menerangkan, ada sejumlah target prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR pada tahun depan. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya menyediakan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mengurangi backlog perumahan di Indonesia.

Untuk program pembangunan Rusus, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 0,27 triliun untuk lanjutan pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN sebanyak 36 unit dan lanjutan pembangunan rusus terdampak bencana dan/atau konflik sosial di Lebak, Banten dan Pulau Haruku sebanyak 553 unit.

Guna meningkatkan kualitas rumah swadaya, Ditjen Perumahan juga akan kembali melaksanakan  pembangunan rumah swadaya senilai Rp 1 triliun dan akan diusulkan naik menjadi Rp 1,2 triliun.  Untuk pembangunan rumah swadaya akan menggunakan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui Program Padat Karya semula 45.872 unit diusulkan menjadi 55.046 unit.