Strategi BP Tapera Mewujudkan 350 Ribu Rumah Subsidi
Dia menjelaskan, hingga saat ini Bank Nobu bekerja sama dengan 100 proyek perumahan yang berlokasi dari Palembang hingga Manado dengan skema KPR komersial.
Sementara itu, Heru optimistis target penyaluran KPR FLPP sebanyak 350 ribu unit pada 2025 akan terserap oleh masyarakat.
“Kami optimistis kuota KPR FLPP 350 ribu dapat terserap,” tegas Heru kepada landbank.co.id di Jakarta, baru-baru ini.
Dia menerangkan, dalam mewujudkan target tersebut pihaknya akan agresif menjemput bola.
“Kami akan masuk ke perusahaan-perusahaan yang jumlah karyawannya lebih dari 1.000 orang,” tutur Heru.
Apresiasi Komite Tapera
Sementara itu, Ketua dan anggota Komite Tapera memberikan apresiasi kepada BP Tapera atas pencapaiannya pada semester pertama tahun 2025 dalam Rapat Komite Tapera yang berlangsung di gedung Eks MA kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025.
Hadir dalam rapat komite tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierly, Anggota Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi dan unsur profesional, Eko D Heripoerwanto.
Baca juga: Target Rumah Subsidi Didongkrak, Menkeu: Percepat Pencapaian Tiga Juta Rumah
Ketua Komite Tapera yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya atas capaian BP Tapera dan kegigihannya dalam mencapai target. Namun BP Tapera diharapkan bisa memgakomodir semua masukan dari anggota Komite Tapera untuk perbaikan ke depan.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasinya atas kinerja BP Tapera.
“Kinerjanya lebih baik dari periode sebelumnya dan ini kami apresiasi mengingat capaian hingga saat ini,” kata dia dilansir laman BP Tapera.
Namun, mengutip laman itu, Sri Mulyani juga meminta kepada Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho untuk lebih bisa memberikan data- data profil terkait penerima dana FLPP sebanyak 1,7 juta semenjak tahun 2010.
“Data ini akan sangat bermanfaat untuk kebijakan selanjutnya,” kata Menkeu Sri Mulyani.