Jakarta, landbank.co.id– Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mempertegas komitmen pembiayaan rumah subsidi.
Penegasan mewujudkan pembangunan rumah subsidi itu dituangkan dalam perjanjian kerja sama Komitmen Dukungan Program Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di Menara BTN 2, Jakarta, Rabu, 18 Juni 2025.
Mereka yang menandatangani perjanjian kerja sama untuk pembiayaan rumah subsidi itu adalah Menteri PKP Maruarar Sirait, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Dirut BTN Nixon LP Napitupulu.
Dalam kesempatan itu Menteri PKP menyatakan bahwa kuota KPR FLPP tahun 2025 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah yakni mencapai 350.000 rumah subsidi.
Kementerian PKP menyatakan bahwa maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar komitmen dukungan kerja sama pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program KPR Sejahtera FLPP dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki ketiga pihak dalam rangka pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuannya sebagai pedoman dalam mendukung pembiayaan perumahan bagi MBR melalui Program KPR Sejahtera FLPP.
Kementerian PKP, kata Maruarar Sirait, sangat mengapresiasi kinerja BTN dalam menyalurkan KPR FLPP untuk masyarakat sehingga Program Tiga Juta Rumah yang mencakup membangun dan merenovasi rumah bisa berjalan dengan baik. Hingga saat ini kontribusi BTN dalam penyaluran KPR FLPP menjadi yang paling banyak dibandingkan bank-bank penyalur KPR FLPP lainnya.
Baca juga: BTN Dominasi Penyaluran KPR FLPP 2025
“BTN bahkan mentargetkan penyaluran KPR FLPP yang terbanyak untuk rumah subsidi. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas konstribusi BTN karena menjadi yang paling besar dari semua bank penyalur KPR FLPP yang ada,” tandasnya.
Kementerian PKP menegaskan, lewat kehadiran KPR FLPP diharapkan mampu meningkatkan kesempatan MBR untuk bisa memiliki rumah pertamanya dengan angsuran ringan dan suku bunga tetap selama masa tenor KPR.
Selain itu, Program Tiga Juta Rumah merupakan wujud nyata kehadiran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat.
Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga meminta BTN untuk memberikan tips dan pengetahuan kepada perbankan lainnya agar juga sukses menyalurkan KPR FLPP.
Baca juga: Daftar Harga Rumah Subsidi dan Batasan Penghasilan MBR
“Kita tahu BTN yang paling mengerti soal perumahan. Tolong juga diberikan sedikit pengetahuan dan pemahaman bagi perbankan lain. Jadi tolong itu dibantu, sehingga nanti know-how-nya, tekniknya, kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Terimakasih untuk BTN karena telah memberikan rekomendasi salah satu pegawainya untuk membantu Kementerian PKP dan mampu bekerja dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Nixon LP Napitupulu mengaku siap memberikan dukungan kepada Kementerian PKP dalam mensukseskan Program Tiga Juta Rumah.
Dia mengatakan, jajaran pimpinan dan pegawai BTN selalu bekerja keras dengan terjun ke lapangan untuk melihat kondisi riil perumahan masyarakat yang mendapatkan KPR baik FLPP maupun komersial.
“Kami siap bekerja keras mensukseskan Program Tiga Juta Rumah. Kami juga selalu terjun ke lapangan untuk melihat rumah yang dibangun untuk masyarakat serta mengusulkan berbagai skema pembiayaan perumahan terbaik untuk masyarakat,” ujar Nixon.
Mengutip data BP Tapera, per 17 Juni 2025, BTN menyalurkan KPR FLPP skema konvensional senilai Rp7,21 triliun untuk sebanyak 58.178 rumah subsidi.
Dari sisi nilai, penyaluran KPR FLPP skema konvensional BTN itu setara dengan 54,05 persen dari total penyaluran KPR FLPP yang menyentuh angka Rp13,34 triliun.
Baca juga: Dana Kuota FLPP 350 Ribu Unit Sudah Tersedia
Porsi KPR FLPP konvensional BTN setara dengan sebesar 53,99 persen dari total unit yang mendapat guyuran insentif tersebut yakni 107.761 rumah subsidi.
Anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) itu juga menyalurkan KPR FLPP dengan skema syariah melaui Unit Usaha Syariah (UUS) atau BTN Syariah.
Per 17 Juni 2025, BTN Syariah menyalurkan KPR FLPP senilai Rp2,76 triliun atau setara 20,71 persen dari total penyaluran, sedangkan dari sisi unit, BTN Syariah membiayai 22.590 unit atau sebesar 20,96 persen dari total rumah subsidi.
(*)