Menteri PKP juga menekankan pentingnya Program 3 Juta Rumah yang menjadi arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Dalam program ini, Kementerian PKP berkomitmen untuk mendorong kualitas rumah subsidi yang tidak hanya mencakup kuantitas tetapi juga kualitas yang baik dan tepat sasaran, terutama karena penyaluran KPR FLPP menggunakan anggaran dari APBN dengan subsidi sebesar 75 persen.
KAI Siap Mendukung Melalui MoU
Menanggapi ajakan Menteri Ara, Ketua Umum DPP KAI, Siti Jamaliah Lubis, menyambut baik tawaran kerjasama tersebut. Ia menjamin bahwa para advokat yang tergabung dalam KAI akan menjaga kode etik dalam menjalankan tugas mereka.
“Kami sangat terbuka untuk MoU, dan saya jamin para advokat di KAI akan menjaga kode etik, karena jika melanggar akan kami lakukan teguran keras,” ujar Siti.
Siti juga menambahkan bahwa pihaknya akan berupaya sebaik mungkin untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat, khususnya MBR, terlindungi dan memperoleh rumah subsidi yang layak serta sesuai dengan janji pengembang.
Hadirnya Para Pejabat Terkemuka
Selain Menteri PKP Maruarar Sirait, acara pembukaan Kongres Nasional IV KAI ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat terkemuka, seperti Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PU Dody Hanggodo, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo.
Melalui kerjasama antara KAI dan Kementerian PKP, diharapkan MBR akan memperoleh rumah subsidi yang tidak hanya terjangkau secara harga, tetapi juga berkualitas, aman, dan nyaman untuk dihuni.
(*)
