Jakarta, landbank.co.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyerahkan kunci rumah subsidi secara simbolis kepada delapan pegawai Kemendagri, Kamis (7/8/2025).
Mereka adalah penerima Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang mendapatkan kesempatan memiliki rumah pertama dengan angsuran terjangkau.
Dalam kesempatan itu, Maruarar berdialog langsung dengan penerima kunci rumah subsidi. Ia mendapatkan informasi bahwa angsuran rumah subsidi melalui KPR FLPP hanya sekitar Rp1,7 juta per bulan, lebih murah dibanding biaya sewa atau kontrak rumah yang rata-rata Rp2–3 juta per bulan.
“Ternyata memiliki rumah subsidi lebih mudah dan murah angsurannya ketimbang harus membayar sewa atau ngontrak rumah,” ujar Maruarar.
Berdasarkan data Kementerian PKP, dari kuota 2.000 rumah subsidi untuk pegawai Kemendagri, sudah 1.190 pegawai mendaftar memanfaatkan KPR FLPP.
Sebanyak 50 pegawai di antaranya telah melakukan akad kredit dan menerima rumah sebagai hunian pertamanya.
Maruarar menegaskan, kolaborasi antara Kementerian PKP dan Kemendagri memberikan “karpet merah” bagi ASN untuk memiliki rumah subsidi.
Acara ini juga disertai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemendagri dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta Pusat.
Dalam sambutannya, Maruarar memuji peran Mendagri dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Dukungan itu termasuk kebijakan BPHTB gratis dan percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari 45 hari menjadi hanya 10 hari.
Maruarar juga mengungkapkan rencana kunjungan kerja bersama Mendagri ke Wamena, Papua Pegunungan, untuk membahas pembangunan 2.000 rumah subsidi bagi masyarakat dan kepala suku setempat.
“Rumah subsidi harus hadir di Papua, Kaltara, NTT, Aceh sebagai wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Program 3 Juta Rumah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Mendagri Tito Karnavian menambahkan, pihaknya akan mendata pegawai yang belum memiliki rumah agar memanfaatkan program KPR FLPP ini.
“Banyak ASN Kemendagri yang belum punya rumah, dan KPR FLPP bisa menjadi solusi,” kata Tito.
(*)