Jakarta, landbank.co.id – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Teuku Riefky Harsya menyoroti besarnya potensi ekonomi kreatif (ekraf) di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang perlu diakselerasi untuk menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Hyatt Place, Makassar, Rabu, 23 April 2025.
Menurut Menteri Ekraf, Sulsel menjadi satu dari 15 provinsi prioritas pengembangan ekonomi kreatif nasionalberdasarkan pemetaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Ia menekankan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Semangat Presiden Prabowo adalah menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru ekonomi Indonesia, dimulai dari daerah,” ujar Teuku Riefky.
“Kreativitas anak bangsa banyak tumbuh dari daerah, dan Sulsel adalah salah satu wilayah kunci dalam lima tahun ke depan,” sambungnya.
Anak Muda Jadi Pilar Ekraf, Perlu Lapangan Kerja Berkualitas
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Teuku Riefky mengungkapkan bahwa 82,6% dari 7,46 juta pengangguran nasional berada di usia produktif 15–39 tahun.
Di sisi lain, jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif justru terus tumbuh dengan rata-rata 8,14% per tahun selama 2020–2024.
Berdasarkan data tahun 2023, sektor ekraf didominasi oleh generasi muda: 38,5% Milenial dan 18,77% Gen Z.
“Anak muda kini ingin bekerja sesuai passion. Oleh karena itu, pemerintah harus membuka lapangan kerja yang berkualitas dan relevan dengan 17 subsektor ekonomi kreatif,” ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Teuku Riefky Harsya.
Seruan Pembentukan Dinas Ekraf Daerah
Untuk mempercepat pembangunan ekonomi kreatif di daerah, Menteri Teuku Riefky mendorong setiap provinsi dan kabupaten/kota membentuk Dinas Ekonomi Kreatif yang mandiri.
“Kemenparekraf tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada kolaborasi lintas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Karena itu, pembentukan dinas khusus menjadi kunci agar kebijakan strategis dapat diterapkan lebih fokus,” tegasnya.
