Jakarta, landbank.co.id – Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tengah mempertimbangkan penambahan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun 2025.
Target kuota FLPP diproyeksikan naik signifikan dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit rumah, menyusul tingginya permintaan dan realisasi pembangunan rumah subsidi hingga April 2025.
Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, Kamis, 24 April 2025, Sri Mulyani menyatakan bahwa Kementerian Keuangan akan menghitung ulang kebutuhan anggaran untuk mengakomodasi kenaikan kuota tersebut.
“Ada keinginan untuk meningkatkan targetnya, data terakhir kami mendapatkan angkanya naik dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit, sehingga nanti konsekuensi dari FLPP-nya akan kami hitung lagi,” ujar Sri Mulyani dikutip dari Antara, Jumat, 25 April 2025.
Hingga 24 April 2025, realisasi pembangunan rumah subsidi melalui skema FLPP telah mencapai 70.800 unit. Rumah-rumah tersebut sebagian besar telah diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah, menunjukkan tingginya permintaan di lapangan.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah konkret untuk menambah kuota FLPP di pertengahan tahun.
“Mudah-mudahan kita menargetkan Juni siap untuk menambah lagi,” ujar Ara.
Ia mengacu pada laporan dari Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, yang menyebutkan bahwa kuota FLPP tahun ini hampir habis tersalurkan. Hal ini menjadi alasan mendesak untuk menambah dukungan anggaran demi menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian layak.
Sebagai pelaksana program, BP Tapera telah ditargetkan menyalurkan dana FLPP untuk 220 ribu unit rumah dengan total anggaran mencapai Rp28,2 triliun pada tahun 2025. BP Tapera juga telah memberi instruksi kepada seluruh bank penyalur untuk membuka akses FLPP kepada PNS, non-PNS, dan pekerja berpenghasilan tidak tetap, asalkan memenuhi persyaratan yang berlaku.
Untuk menjamin keterhunian dan kualitas rumah subsidi, BP Tapera juga menyelenggarakan Bimbingan Teknis Petugas Pemantauan Rumah FLPP 2025, yang melibatkan 39 petugas dari berbagai bidang, termasuk petugas lapangan, verifikasi, dan administrasi.
“Hasil pemantauan ini akan menjadi rujukan Kementerian PKP dalam memastikan kualitas hunian dan mengidentifikasi pengembang yang tidak bertanggung jawab,” jelas Heru Pudyo Nugroho.
Langkah-langkah tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendukung program satu juta rumah serta memperluas akses hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya MBR.
(*)