Sebagai solusi, ia telah merekrut sejumlah pejabat eselon dari berbagai instansi pemerintah lain. Dari delapan pejabat eselon I yang kini menjabat, tujuh di antaranya berasal dari luar Kementerian PKP, termasuk dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, hingga Kepolisian RI.
“Kami ingin menghadirkan perspektif baru dan integritas tinggi dalam jajaran pimpinan Kementerian PKP,” ujarnya.
Kerja sama antara Kementerian PKP dan KPK ini juga menjadi bagian dari langkah preventif pemerintah dalam memperkuat sistem antikorupsi di sektor pelayanan publik, khususnya dalam penyediaan rumah subsidi yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Dengan pengawasan yang ketat dan peningkatan kompetensi SDM, Kementerian PKP menargetkan tata kelola yang akuntabel serta pembangunan sektor perumahan yang tepat sasaran dan bebas dari korupsi.
(*)
