Lahan Eks BLBI di Tangerang untuk MBR

Lahan eks BLBI di Karawaci memiliki total luas 3,7 hektare yang terdiri atas 3,5 hektare pada satu hamparan dan sisanya di beberapa lokasi/foto: Ristyan Mega Putra/ Biro Komunikasi Publik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

Jakarta, landbank.co.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Jalan Boulevard Palem Raya, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, 22 Februari 2025.

Lahan eks BLBI di Karawaci memiliki total luas 3,7 hektare yang terdiri atas 3,5 hektare pada satu hamparan dan sisanya di beberapa lokasi.

Bacaan Lainnya

“Sepintas saya melihat area yang bagus ini ide saya ada gabungan komersial dan MBR nantinya.Di kawasan ini banyak juga milenial, kampus, rumah sakit, mungkin bisa untuk tenaga medis, tenaga pengajar,” kata Menteri Ara dikutip Minggu, 23 Februari 2025.

Menteri PKP menilai, lahan ini sudah clean and clear, tidak diduduki oleh siapapun juga.

Baca juga: Punya 190 Juta Hektare, Begini Tantangan Pertanahan Indonesia

Senin, 24 Februari 2025, Menteri Ara menyatakan bersama Dirjen Kekayaan Negara akan bertemu dengan Kepala Bank Tanah untuk membahas  tindak lanjut mengenai konsep pembangunan perumahan di area-area eks BLBI dan tanah negara lainnya agar semua yang dilakukan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait juga meninjau lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Kalimalang, Bekasi, sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mencari lokasi strategis untuk program pembangunan tiga juta rumah.

Dari hasil tinjauan, ditemukan bahwa lahan tersebut masih diduduki oleh sekitar 1.000 Kepala Keluarga (KK).

Baca juga: Menteri PKP Maruarar Sirait Ajak KAI Bela MBR Dapatkan Rumah Subsidi Berkualitas

Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan ketersediaan lahan yang benar-benar clean and clear guna mendukung percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

“Kami terus mencari lokasi yang sesuai untuk mendukung program tiga juta rumah. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa setiap pembangunan dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan legalitas lahan,” ujar Menteri PKP.

 

(*)

Pos terkait