“Kami percaya, dengan kekuatan fundamental yang dimiliki BSN serta peluang yang masih terbuka luas di ekosistem perbankan syariah, perseroan dapat meningkatkan kinerja sekaligus memantapkan posisi sebagai katalisator,” ujar Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor, beberapa waktu lalu.
Realisasi Nasional
Sementara itu, sepanjang Januari-Februari 2026 terdapat 21.834 rumah subsidi merangsek 343 kabupaten dan kota di 33 provinsi Indonesia.
KPR FLPP rumah subsidi bagi MBR itu disalurkan oleh 27 bank dan tersebar di 4.240 perumahan yang ada di Indonesia.
Baca juga: Ini Daftar Lengkap Bank Penyalur KPR FLPP Tahun 2026
Tiga kota dan kabupaten tertinggi dalam penyerapan KPR FLPP kali ini adalah Kabupaten Bekasi senilai Rp190,41 miliar setara 1.419 rumah subsidi.
Lalu, Kabupaten Bogor sekitar Rp118,62 miliar (886 unit), dan Kabupaten Karawang senilai Rp93,32 miliar (777 unit).
Mengutip data BP Tapera, wilayah yang menyerap rumah subsidi terbesar pada periode Januari-Februari 2026 ditempati oleh Provinsi Jawa Barat, yakni senilai Rp675,61 miliar setara untuk sebanyak 5.365 rumah subsidi.
Baca juga: Rumah Subsidi Syariah Kian Bergairah
Di posisi kedua ditempati oleh Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp225,49 miliar untuk sebanyak 2.045 rumah subsidi.
Lalu, Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi ketiga terbesar dalam menyerap KPR FLPP dua bulan pertama 2026, yakni senilai Rp208,43 miliar setara 1.747 unit.
Masih mengutip data BP Tapera, pembiayaan 21.834 rumah bagi MBR itu setara dengan sekitar 6,24 persen dari target penyaluran KPR FLPP tahun 2026 yang sebanyak 350 ribu unit.
Baca juga: Menteri PKP Dorong Target FLPP 2026 Lampaui Sasaran
BP Tapera mengaku optimistis penyaluran dana FLPP akan terus meningkat setiap bulannya.
“Kami rutin melakukan monitoring harian kepada bank penyalur sesuai dengan kuota masing-masing, gencar melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah Indonesia baik online maupun offline, diskusi kopi darat dengan asosiasi pengembang untuk melihat dan mengetahui kendala yang dihadapi di lapangan sehingga jika ada masalah segera terselesaikan,” tutur Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dikutip dari laman BP Tapera.
(*)
