Jakarta, landbank.co.id– Kontribusi rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau rumah MBR menyumbang sekitar 86% terhadap total torehan Program Sejuta Rumah (PSR) per akhir September 2023.
Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menyebutkan, sepanjang Januari-September 2023, rumah MBR yang berhasil dibangun sebanyak 771.753 unit.
Angka rumah MBR lebih besar dibandingkan capaian rumah non-MBR yang tercatat sebanyak 124.368 unit per akhir September 2023.
”Capaian Program Sejuta Rumah tahun 2023 hingga bulan September atau triwulan III mencapai 896.121 unit,” kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023.
Menurut Iwan Suprijanto, pemerintah juga terus berusaha mendorong sektor properti dari sisi suplai yaitu dengan menerapkan rangkaian kebijakan bidang perumahan, serta melakukan program kolaborasi pemenuhan rumah layak huni dengan para stakeholder perumahan, salah satunya dengan PSR.
PSR merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sejak 29 April 2015.
Program tersebut dilaksanakan sebagai bentuk upaya percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku pembangunan perumahan baik dalah hal penyediaan maupun pembiayaan.
Sejak dilaksanakan pada 2015 hingga 2021, angka capaian PSR sebanyak 6.871.094 unit. Pada 2022, capaian PSR adalah 1.117.491 unit, sedangkan capaian tahun 2023 hingga September mencapai 896.121 unit.
Sementara itu, Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan, Ir. Fitrah Nur, dari data yang ada jumlah capaian PSR untuk rumah MBR sebanyak 771.753 unit.
Jumlah tersebut terdiri dari pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR sebanyak 351.057 unit, Kementerian/ Lembaga lainnya 19.289 unit, dan pemerintah daerah 37.569 unit.
Selain itu pembangunan rumah juga dilaksanakan oleh pengembang non-FLPP 323.714 unit, CSR Perumahan 1.285 unit dan masyarakat 38.839 unit.
Untuk rumah non-MBR, jelas dia, tercatat sebanyak 124.368 unit yang terdiri atas pembangunan rumah oleh pengembang perumahan non-MBR sebanyak 46.238 unit dan masyarakat 78.130 unit.
”Kami akan terus berkoordinasi dengan para stakeholder bidang perumahan untuk pendataan realisasi pembangunan rumah untuk masyarakat di daerah. Selain itu juga mendorong Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) untuk melakukan input dan validasi data tersebut,” jelas Fitrah.
(*)