Jakarta, lanbank.co.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat kolaborasi strategis untuk menuntaskan persoalan sektor hunian.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menerima kunjungan perwakilan PT Colliers International Indonesia pada Jumat malam (25/7/2025) di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP bersama jajaran eselon I membahas kondisi terkini pasar perumahan, khususnya data apartemen yang belum terjual di Jakarta.
Diskusi berlangsung bersama tiga perwakilan Colliers International Indonesia, yaitu Senior Associate Director Ferry Salanto, Senior Manager Eko Arfianto, dan Research Executive Saskia Nabila Fatia Ananda.
Salah satu poin penting yang dibahas adalah temuan Colliers mengenai tingginya angka unit apartemen yang belum terserap pasar.
Per Juni 2025, terdapat sekitar 35.000 unit apartemen belum terjual dari total 230.000 unit di Jakarta. Data ini menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya dalam optimalisasi pemanfaatan aset properti yang sudah tersedia.
Menteri PKP menyampaikan bahwa informasi tersebut sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis data untuk sektor perumahan nasional. Apalagi, hal ini sejalan dengan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Terima kasih kepada PT Colliers International Indonesia atas dukungan data dan informasi yang diberikan kepada Kementerian PKP. Kami harap ini bisa menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan perumahan nasional,” ujar Maruarar dalam keterangan resmi yang diterima Senin, 28 Juli 2025.
Senior Associate Director PT Colliers International Indonesia, Ferry Salanto, menjelaskan bahwa Colliers merupakan salah satu perusahaan konsultan properti terbesar di dunia, dengan 580 kantor di 70 negara, termasuk Indonesia.
Sejak beroperasi di Indonesia tahun 1988, Colliers telah memberikan berbagai layanan seperti penilaian properti, manajemen aset, nasihat investasi, hingga strategi pemasaran properti. Layanan ini mendukung para pengembang properti dalam mengambil keputusan yang tepat untuk investasi di Indonesia.
“Kami siap memberikan masukan dan mendukung pemerintah melalui data serta hasil riset yang kami miliki,” ujar Ferry.
Kolaborasi ini diharapkan mampu menjembatani kebutuhan antara sektor swasta dan pemerintah, terutama dalam menyerap unit-unit hunian yang belum terserap pasar serta membuka peluang integrasi dengan program-program hunian rakyat.
Kementerian PKP menyatakan akan terus membuka ruang kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga riset dan konsultan, demi merumuskan kebijakan yang adaptif dan berbasis kondisi riil di lapangan.
(*)
