Jakarta, landbank.co.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat capaian fisik program sebesar 98,60 persen pada Tahun Anggaran 2025, tertinggi dibandingkan seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI.
Capaian tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI. Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut, realisasi anggaran Kementerian PKP TA 2025 mencapai Rp4,54 triliun atau 96,21 persen dari pagu efektif, dengan nilai kinerja 100 persen berdasarkan penilaian Kementerian Keuangan.
“Realisasi ini menunjukkan komitmen kami untuk memastikan program perumahan berjalan tepat sasaran, efektif, dan akuntabel,” ujar Maruarar Sirait.
Selain capaian fisik dan serapan anggaran, Kementerian PKP juga mencatat realisasi penyaluran KPR Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 278.865 unit pada 2025, tertinggi sepanjang sejarah rumah subsidi di Indonesia.
Di sisi pembiayaan kreatif, pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Indonesia mendorong pembiayaan 86.388 unit rumah komersial.
Sementara itu, KUR Perumahan telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp5,4 triliun kepada 12.107 debitur UMKM. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga berkontribusi membangun dan merenovasi 9.701 unit rumah rakyat.
Untuk Tahun Anggaran 2026, pemerintah menetapkan prioritas belanja sektor perumahan melalui program FLPP, BSPS, PPN DTP Rumah Komersial, dan Kredit Program Perumahan (KPP) dengan dukungan anggaran mencapai Rp58 triliun dan target pembangunan 790.000 unit rumah.
Menteri PKP menegaskan kesiapan kementeriannya untuk mulai menjalankan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026 pada akhir Maret, agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
