Jakarta, landbank.co.id– Para developer diajak menjadi pengembang properti berintegritas dan bertanggungawab membangun rumah subsidi berkualitas.
Ajakan itu dilontarkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam pertemuan dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Provinsi Jawa Tengah, Minggu, 27 April 2025.
“Kami berharap pengembang perumahan di Jawa Tengah menjadi pengembang yang bertanggungjawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat,” kata Menteri PKP dikutip Senin, 28 April 2025.
Dalam pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa Tengah, di Kabupaten Ungaran, Jawa Tengah tersebut turut hadir perwakilan asosiasi pengembang.
Baca juga: Mayoritas Pembeli Rumah Subsidi Pilih Angsuran di Bawah Rp1,5 Juta
Mereka antara lain dari Realestat Indonesia (REI), Himperra, Apersi, Apernas, Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
“Kami ingin mendapatkan masukan serta saran yang produktif serta kendala yang dihadapi di lapangan dari para pengembang di Provinsi Jawa Tengah,” ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait.
Menteri PKP Maruarar Sirait juga menyampaikan sejumlah program dan kebijakan terkait Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program pro rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas untuk rakyat.
Di sisi lain, Menteri PKP juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong pelaksanaan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHPTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rakyat di seluruh pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
“Tetap semangat ya bangun rumah untuk rakyat. Pemerintah telah mengalokasikan alokasi pendanaan untuk 220.000 unit rumah bersubsidi dan bisa dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan KPR FLPP,” kata dia.
Lebih lanjut, Menteri PKP menjelaskan Kementerian PKP sebagai instansi pemerintah harus mau mendengar masukan dari mitra kerja Kementerian PKP.
Baca juga: Rumah Subsidi Didominasi Orang Berpenghasilan Rp4 Juta
Selain itu, Menteri PKP juga menegaskan kepada para pengembang untuk segera melaporkan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan tindakan korupsi dalam pembangunan perumahan.
“Silakan pengembang untuk mengadukan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan korupsi melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Nomor WhatsApp 0812-88888-911,” katanya.
Tidak Mangkrak
Sementara itu, guna meningkatkan semangat para pimpinan dan pegawai serta koordinasi Kementerian PKP pusat dan daerah, Menteri PKP Maruarar Sirait beserta isteri melaksanakan kunjungan sekaligus meninjau lokasi kantor serta berdiskusi dengan jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah.
