Jakarta – landbank.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan 8.000 unit rumah subsidi bagi para pengemudi dan karyawan Blue Bird Group.
Program ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja melalui akses perumahan layak dan terjangkau.
Kesepakatan ini dikukuhkan lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri PKP Maruarar Sirait dan Direktur Utama Blue Bird Group, Adrianto Djokosoetono, yang berlangsung di Jakarta.
“Awalnya kami mengalokasikan 5.000 unit melalui skema KPR FLPP, namun karena tingginya minat, kami tambahkan 3.000 unit lagi. Total kini menjadi 8.000 unit rumah subsidi,” ujar Maruarar Sirait, Rabu, 18 Juni 2025.
Menteri yang akrab disapa Ara pun menambahkan, program ini ditujukan untuk mendukung kesejahteraan para pengemudi dan karyawan sektor transportasi, yang selama ini menjadi tulang punggung layanan mobilitas masyarakat.
“Kami ingin para pengemudi dan karyawan Blue Bird memiliki masa depan yang lebih baik dengan kepemilikan rumah. Kalau sebelumnya mereka harus mengontrak dengan biaya hingga Rp1,2 juta per bulan, kini mereka bisa mencicil rumah sendiri dengan skema KPR FLPP yang lebih ringan dan tetap,” lanjut Maruarar.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada beberapa pengemudi Blue Bird yang telah lolos verifikasi dan dinyatakan berhak menerima fasilitas KPR subsidi.
Komisaris Utama Blue Bird Group, Bayu Priawan Djokosoetono, menyambut baik langkah pemerintah. Ia menyebut dukungan ini sebagai bentuk nyata hadirnya negara dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat pekerja.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Pak Menteri ke kantor Blue Bird. Ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar peduli. Saat ini sudah ada hampir 3.000 pengemudi yang mendaftar untuk ikut program KPR subsidi ini, dan jumlah ini masih akan bertambah,” katanya.
Blue Bird juga menyatakan dukungan penuh terhadap Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, serta siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
(*)
