Jakarta, landbank.co.id– Provinsi Jawa Barat akan mendapat kucuran 23 ribu rumah subsidi lewat skema kredit pemilikan rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) tahun 2025.
Alokasi rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu termasuk untuk kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dari 23 ribu subsidi yang akan mendapat KPR FLPP itu, sebanyak 13.000 di antaranya diperuntukkan bagi para ASN di 11 kabupaten/kota di Jawa Barat.
“Saya bersama Gubernur Jawa Barat dan Bupati serta Walikota bikin MoU kuota FLPP di Jawa Barat sebanyak 23.000 rumah yakni 13.000 dari Kementerian PKP lewat BP Tapera untuk ASN pemda dan 10.000 lewat penyaluran KPR FLPP dari Bank BJB,” ujar Menteri PKP dikutip, Kamis, 5 Juni 2025.
Siaran pers Kementerian PKP juga menyebutkan bahwa Menteri PKP bersama Gubernur Jawa Barat, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Komisioner BP Tapera serta 11 kepala daerah hadir di Gedung Pakuan, Jawa Barat, guna menandatangani Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau informasi statistik serta penyelenggaraan perumahan bagi MBR dan ASN.
Ke-11 pemda di Jawa Barat itu mencakup Pemerintah Kabupaten Bogor, Cianjur, Purwakarta, Subang, Majalengka, Indramayu, Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Kota Depok, dan Kota Bandung.
Baca juga: Rekam Jejak KPR FLPP 10 Tahun Terakhir
Menurut Menteri PKP, jumlah capaian KPR FLPP di Jawa Barat selalu menjadi daerah yang paling tinggi penyerapannya. Jumlahnya sekitar 30 persen dari total KPR FLPP nasional dan tahun ini menjadi sejarah dimana Presiden Prabowo Subianto mendorong Program Tiga Juta Rumah dengan mengalokasikan anggaran KPR FLPP tertinggi sejak Indonesia Merdeka yakni sebanyak 350.000 rumah untuk rakyat.
Dirinya berharap adanya dukungan dari kepala daerah, perbankan, dan pengembang di Jawa Barat untuk mensosialisasikan kemudahan akses masyarakat termasuk ASN untuk memiliki rumah layak huni dan terjangkau dengan memanfaatkan KPR FLPP.
“Ini saatnya rakyat Jawa Barat bisa memiliki rumah layak huni dengan KPR FLPP. Mari kita bersama- sama mensosialisasikan program pro rakyat Presiden Prabowo Subianto dengan masif mulai dari Kepala Daerah agar rakyatnya bisa memiliki rumah subsidi yang layak huni dan berkualitas,” harap Menteri PKP.
Saat yang sama, Menteri PKP juga menjelaskan, ada pengusaha sukses dari Jawa Barat Pak Purnama yang juga akan membantu program renovasi rumah tidak layak huni untuk 1.000 rumah.
Baca juga: Tok! ASN PANRB, BKN, ANRI, dan LAN Bakal Dapet Rumah Layak Huni, Ada 1.000 Kuota
“Ini bukti kepercayaan pada Program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto bahwa pengusaha Jawa Barat akan membantu renovasi 1.000 rumah. Gratis untuk warga nanti kita bagi-bagi ke kabupaten/kota yang membutuhkan,” kata Menteri PKP.
Backlog Jawa Barat
Sementara itu, Kementerian PKP, mengutip data Susenas 2023 pernah menyebutkan bahwa backlog kepemilikan rumah di Jawa Barat merupakan yang terbesar, yakni sebanyak 2,07 juta rumah tangga.
Data itu juga membeberkan bahwa pada 2023, di Indonesia terdapat backlog kepemilikan rumah sebesar 9,90 juta rumah tangga.
Mengutip data BP Tapera, penyaluran KPR FLPP tahun 2024 senilai Rp24,57 triliun setara untuk membiayai 200.300 rumah subsidi bagi MBR.
Dari jumlah tersebut Jawa Barat menjadi provinsi yang menyerap penyaluran KPR FLPP terbanyak, yakni 53.061 unit atau sekitar 26,49 persen dari total rumah subsidi tahun 2024.
Dari sisi nilai, Jawa Barat menyerap Rp6,60 triliun atau setara dengan 26,89 persen dari total penyaluran KPR FLPP tahun 2024.
Provinsi kedua terbesar yang menyerap KPR FLPP adalah Jawa Tengah, yakni sebanyak 14.447 unit (7,21 persen), sedangkan dari sisi nilai Rp1,70 triliun (6,92 persen).
Peringkat ketiga yang menyerap KPR FLPP terbesar tahun 2024 adalah Sulawesi Selatan, yaitu 14,182 unit (7,08 persen) dengan nilai Rp1,75 triliun (7,13 persen).
Baca juga: Dana Kuota FLPP 350 Ribu Unit Sudah Tersedia
Di sisi lain, mengutip data BP Tapera, pada 2024, penyaluran KPR FLPP PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau BJB senilai Rp921,19 miliar.
Penyaluran KPR FLPP BJB itu setara dengan untuk membiayai sebanyak 7.609 rumah subsidi.
KPR FLPP yang disalurkan BJB tersebut mencakup skema konvensional dan syariah.
Terkait profesi para penerima KPR FLPP, mengutip data BP Tapera, pada 2024, kelompok profesi pegawai negeri sipil (PNS) menyerap penyaluran KPR FLPP sebesar Rp1,04 triliun atau setara untuk membiayai 8.472 unit.
Rumah subsidi yang diserap kalangan PNS tersebut setara dengan 4,23 persen dari total rumah yang dibiayai KPR FLPP tahun 2024.
Penyerap terbesar adalah kalangan pekerja swasta, yakni senilai Rp19,21 triliun setara 156.389 rumah subsidi atau 78,08 persen dari total unit yang diguyur KPR FLPP.
(*)