Sebagaimana diberitakan, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16-17 Desember 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75 persen. Kebijakan ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Terkait daya beli masyarakat, kata Panangian, tahun 2026 menjadi momentum yang positif karena daya beli dan perekonomian selama ini sudah mencapai titik rendahnya, sehingga siklusnya berganti dengan pemulihan yang sudah terlihat sejak akhir tahun lalu.
Di sisi lain, tambah Panangian, Program Tiga Juta Rumah yang dirancang pemerintah dapat membuat sektor properti bergairah.
Bagi Panangian, untuk mencapai tiga juta hunian per tahun, bisa direalisasikan lewat renovasi dua juta rumah dan satu juta unit rumah susun (rusun) di perkotaan.
“Program Tiga Juta Rumah punya dampak membuat sektor properti bergairah,” kata dia.
BP3R Dukung Perumahan
Sementara itu, selain adanya proyeksi ekonomi yang lebih baik pada 2026, Panangian juga menaruh harapan pada lembaga khusus yang akan dibentuk pemerintah untuk menangani seluruh urusan pembangunan perumahan yang selama ini masih tersebar di berbagai kementerian dan institusi.
Lembaga yang rencananya bernama Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) tersebut akan menjadi eksekutor dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Lembaga ini akan berperan penting dalam mendukung program pemerintah. Saya berharap sebelum Lebaran (Idul Fitri) lembaga ini sudah bisa diluncurkan,” kata dia.
Panangian optimistis bahwa badan tersebut akan mampu mengeksekusi berbagai kebijakan karena berkoordinasi dengan seluruh pihak termasuk industri.
Selain itu, ujarnya, melalui lembaga baru ini, pemerintah akan banyak melakukan gebrakan atau terobosan agar program pembangunan perumahan bisa menjadi lebih optimal.
Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar terdapat mekanisme percepatan pembangunan perumahan karena ada mandat dari beberapa undang-undang terkait program hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Inspirasi untuk lembaga baru ini muncul dari negara-negara yang sukses mengelola social housing program, contohnya Singapura (Housing & Development Board/HDB) dan Turki (Housing Developmenet Administration of the Republic of Turkiye/TOKI).
(*)
