Deputi Penanganan Darurat BNPB, Budi Irawan, turut mengapresiasi kualitas dan kecepatan pengerjaan huntara yang dilakukan Kementerian PU.
Menurut dia, standar bangunan yang diterapkan sangat baik untuk kebutuhan darurat.
“Saya lihat bahannya premium dan sangat layak bagi masyarakat. Pekerjaannya juga sangat cepat, baru tiga atau empat hari sudah berdiri seperti ini. Kami berharap huntara ini dapat menarik minat masyarakat untuk pindah dari tenda pengungsian, karena jauh lebih layak dan manusiawi,” kata Budi Irawan.
Kawasan huntara Aceh Tamiang direncanakan mampu menampung sekitar 80 Kepala Keluarga (KK).
Kompleks huntara ini terdiri atas tujuh blok bangunan modular hunian dan 1 blok tambahan dengan kapasitas 12 KK.
Setiap blok dirancang memiliki kapasitas hingga 48 orang atau setara 12 KK, dengan total daya tampung mencapai 336 orang.
Baca juga: Kementerian PKP Segera Bangun 600 HUNTAP untuk Warga Terdampak Bencana Sumbar
Untuk mendukung aktivitas sehari-hari warga, seluruh kawasan huntara dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang memadai, antara lain toilet komunal yang higienis, instalasi listrik dan pencahayaan, jaringan air bersih dan sanitasi.
Kementerian PU berharap keberadaan huntara ini tidak hanya memulihkan rasa aman masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi awal bagi pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
Sebagaimana diberitakan landbank.co.id, bencana banjir dan longsor di Sumatera pada akhir November 2025 menyebabkan lebih dari 1.000 orang meninggal dunia dan ribuan lainnya terluka.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Relokasi Rumah Warga Korban Banjir Sumatera
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga memerlihatkan bahwa banjir Sumatera yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menimbulkan kerusakan luar biasa terhadap infrastruktur, termasuk merusak 158 ribu rumah.
(*)
