Dukungan atas kebijakan ini juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menilai perpanjangan tenor menjadi strategi efektif untuk memperluas akses kredit perumahan rakyat.
“Kami mendukung langkah Kementerian PKP dan BP Tapera untuk memperpanjang tenor menjadi 30 tahun. Dengan begitu cicilan akan lebih murah, DP bisa lebih rendah, dan masyarakat semakin mudah membeli rumah,” kata Menteri Purbaya.
Dia menegaskan, kebijakan ini akan mendorong perbankan untuk ikut memperluas layanan pembiayaan dengan tenor lebih panjang.
“Kalau cicilan lebih ringan, kemampuan rakyat meningkat, sektor perumahan tumbuh lebih cepat, dan ekonomi ikut terdorong,” terang Menkeu.
Baca juga: Salurkan FLPP 2025, BTN Gandeng 6.542 Pengembang Properti
Dengan kebijakan perpanjangan tenor hingga 30 tahun ini, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat Indonesia bisa memiliki hunian yang layak dan terjangkau, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan rumah bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sementara itu, pada 2025, dari total 278.868 rumah subsidi yang mendapat KPR FLPP, mayoritas MBR memilih tenor di rentang 10 tahun hingga 15 tahun, yakni 154.660 unit atau sekitar 55,46 persen.
Mereka yang memilih rentang tenor 15 hingga 20 tahun tercatat sebanyak 95.511 orang atau setara dengan sekitar 34,25 persen.
Rentang waktu 5 hingga 10 tahun menempati peringkat ketiga, yaitu 10,22 persen, sedangkan tenor di bawah 5 tahun tercatat sebanyk 0,05 persen.
Bila disandingkan dengan realisasi penyaluran KPR FLPP tahun 2024, porsi tenor rentang 15 hingga 20 tahun mencatat penurunan.
Baca juga: PPN DTP Properti 100 Persen Diperpanjang hingga 2027, Begini Alasan Purbaya
Pada 2024, porsi tenor 15 hingga 20 tahun tercatat sebanyak 35,94 persen, sebaliknya tahun 2025 bergerak ke level 34,25 persen.
Peningkatan justru terjadi di tenor rentang 5 hingga 10 tahun, yaitu dari 8,38 persen menjadi 10,22 persen.
(*)
