Jakarta, landbank.co.id– Kebutuhan anggaran Pembangunan fase pertama proyek satu juta rumah susun (rusun) untuk rakyat ditaksir menyentuh US$2,5 miliar atau sekitar Rp40 triliun dengan asumsi kurs Rp16 ribu per dolar Amerika Serikat (AS).
Menurut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah, proyek satu juta rusun tersebut mendapat dukungan Qilaa International Group Qatar Group.
Karena itu, Kementerian PKP menyambut baik dan mendukung penuh dimulainya kerja sama teknis Qilaa International Group Qatar Group dengan partner lokal dalam pembangunan satu juta rusun sesuai amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di Jakarta, Kamis, 26 Juli 25.
Acara dimulainya kerja sama teknis itu dihadiri oleh Syekh Abdul Aziz al-Thani dari Qilaa International Group dan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo yang didampingi oleh Wamen PKP, Wakil Menteri BUMN Donny Oskaria serta BUMN dan swasta yang terlibat.
“Kita sudah memulai inisiatif ini kurang lebih setahun lalu. Program ini akan menjawab antrean 15 juta keluarga yang memerlukan rumah,” ujar Wamen Fahri Hamzah dilansir laman PKP.
Kerja sama teknis yang dimulai Kamis itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) mengenai proyek perumahan antara Indonesia dan Qilaa International Group yang telah ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, dan Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani serta disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Baca juga: Prabowo akan Bangun Rumah Besar-besaran
Inisiatif awal itu kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak kesepakatan kerjasama antara Bank BTN dan Qilaa International Group di Dhoha, Qatar, 19 Mei 2025.
Pembangunan rusun kali ini akan dilaksanakan bersama pihak-pihak lokal, BUMN yang berada di bawah Danantara di antaranya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), beberapa perusahaan konstruksi dalam dan luar negeri, termasuk Indosat Ooredeoo Hutchison.
Acara yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan itu menandai dimulainya fase pertama pembangunan rusun. Pada fase itu selain pembangunan satu juta rusun juga dibarengi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti taman bermain, sekolah, kolam renang, dan gedung pintar (smart buildings).
Terkait hal itu Ketua Satgas Perumahan menyatakan bahwa pemerintah akan memanfaatkan lahan milik BUMN dan instansi negara untuk mendukung pembangunan perumahan dalam proyek ini dan proyek-proyek lainnya ke depan.
Baca juga: Qatar Gandeng BTN Siapkan US$2 Miliar Bangun 100.000 Unit Hunian di Indonesia
Sementara itu, Syekh Abdul Aziz menjelaskan bahwa saat ini proyek telah memasuki tahap perencanaan gambar dan persiapan teknis lainnya.
“Ini adalah investasi besar. Untuk fase pertama, total nilainya diperkirakan mencapai sekitar US$2,5 miliar. Kami tidak sedang membangun apartemen kecil. Ini proyek besar dan strategis. Saat ini kami sedang menyelesaikan proses hibah lahan dan perizinan bersama pemerintah. Proses ini memang memerlukan waktu, tetapi kami berharap semuanya selesai dalam waktu dua tahun,” ujar Syekh Abdul Aziz.
Wamen PKP Fahri Hamzah mengatakan bahwa proyek ini merupakan manifestasi nyata dari visi Presiden Prabowo Subianto yang beberapa waktu lalu menegaskan komitmen Indonesia untuk membangun satu juta unit hunian vertikal setiap tahun.
“Kami akan siap mendukung segala proses di lapangan. Dengan lebih dari 800 BUMN yang memiliki lahan strategis di seluruh Indonesia, dari sisi lahan kita sangat siap. Tinggal proses detail yang kita selesaikan bersama-sama,” kata Wamen Fahri.
Sementara itu, Wakil Menteri BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan komitmen penuh Danantara sebagai perusahaan pengelola aset strategis negara untuk turut mendukung kesuksesan proyek ini.
Baca juga: Angin Segar dari Qatar
“Kami sangat senang atas kerja sama ini antara Qatar dan Danantara. Kami berharap Danantara tidak hanya berkontribusi dari sisi lahan, tetapi juga dalam bentuk dukungan menyeluruh, termasuk dari sektor perbankan. Ini adalah komitmen kami sebagai perusahaan milik negara,” jelas Dony.
(*)