Selain itu, kualitas penyelenggaraan rusun dapat terus ditingkatkan, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang mengacu pada pengaturan, sehingga kedepan pelaksanaan pembangunan rumah susun dapat terlaksana dengan optimal.
Untuk mempermudah proses e-katalog tersebut, imbuhnya, sejak 20 Februari 2024 lalu telah terbit Surat Edaran terkait Pelaksanaan E-Purchasing khusus di bidang Perumahan.
Salah satunya di bidang Rusun yang terdiri dari bangunan fisik dan mebel sebagai tindak lanjut terbitnya SE Menteri PUPR Nomor 09 tahun 2023 tentang Pedoman Pendampingan dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing.
“Saya harapkan pelaksana dapat lebih kritis terhadap penawaran produk dengan menuntut layanan informasi yang lengkap dan jelas tentang produk-produk yang ditayangkan penyedia, serta lebih cermat terhadap kewajaran harga dan kesesuaian kualitas yang ditayangkan oleh penyedia jasa,” papar Iwan.
(*)
