“Kami rutin melakukan monitoring harian kepada bank penyalur sesuai dengan kuota masing-masing, gencar melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah Indonesia baik online maupun offline, diskusi kopi darat dengan asosiasi pengembang untuk melihat dan mengetahui kendala yang dihadapi di lapangan sehingga jika ada masalah segera terselesaikan,” tutur Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dikutip dari laman BP Tapera.
Bank dan Pengembang
Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjadi bank penyalur KPR FLPP terbesar sepanjang Januari-Februari 2026.
Bank milik negara itu menyalurkan sebanyak KPR FLPP senilai Rp1,51 triliun untuk sebanyak 12.051 rumah subsidi.
Baca juga: Apersi Jaga Komitmen Membangun Rumah Rakyat, Bangun 219 Ribu Rumah Subsid
Di posisi kedua dan ketiga terbesar ditempati oleh PT Bank Syariah Nasional (BSN) senilai Rp388,76 miliar (3.174 unit) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) senilai Rp261,54 miliar (2.069 unit).
Dari sisi asosiasi pengembang properti, peringkat tiga besar ditempati oleh Realestat Indonesia (REI) senilai Rp1,14 triliun setara 9.181 rumah subsidi.
Lalu, di peringkat kedua dan ketiga masing-masing ditempati oleh Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) senilai Rp812,49 miliar (6.477 unit) dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) senilai Rp363,87 miliar (2.951 unit).
Baca juga: Dalam Lima Tahun, Anggota Himperra Membesar Jadi 3.000
Menurut Heru Pudyo Nugroho, pihaknya sangat mengapresiasi semangat bank penyalur dan pengembang properti dalam membangun rumah subsidi bagi MBR.
Selain dukungan luar biasa dari bank penyalur dan pengembang properti, BP Tapera juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bagi MBR, khususnya melalui penyaluran KPR subsidi FLPP.
Baca juga: Sebanyak 7.312 Rumah Subsidi Membuka Tahun 2026
“Dukungan penuh ekosistem perumahan dan sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam mengatasi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas kawasan permukiman secara berkelanjutan,” kata Heru Pudyo Nugroho.
(*)
