Jakarta, landbank.co.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak Anggota DPR dan Kepala Daerah untuk mendorong pelaksanaan program rumah bersubsidi untuk masyarakat.
Adanya rumah bersubsidi di daerah diharapkan dapat mengurangi backlog perumahan sekaligus membantu masyarakat lebih sejahtera dan tinggal di hunian yang layak dan berkualitas.
“Hari ini (kemarin) saya berdiskusi dengan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Bapak Sabam Rajagukguk, Bupati Samosir Bapak Vandiko Timotius, Bupati Taput Bapak Jonios Taripar, Bupati Toba Bapak Effendi Sintong, Bupati Pakpak Barat Bapak Franc Bernhard dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Ibu Junita Rebeka Marbun. Kami membahas berbagai program dan kebijakan di sektor perumahan bagi masyarakat,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, Kamis, 31 Juli 2025.
Turut hadir mendampingi Menteri PKP pada pertemuan tersebut, Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP Bapak Fitrah Nur, Dirjen Perumahan Perkotaan Ibu Sri Haryati dan Komisioner BP Tapera.
Menteri PKP juga meminta dukungan Kepala Daerah dan Anggota DPR untuk mensukseskan Program Tiga Juta Rumah termasuk rumah subsidi dengan KPR FLPP yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
Apalagi pemerintah daerah memiliki aset tanah yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan rumah bagi pegawai maupun masyarakatnya.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah program dan kebijakan pembangunan di sektor perumahan bagi masyarakat.
Salah satunya bagaimana pemerintah kabupaten daerah hadir memberikan subsidi kepada pegawai yang akan mencoba mengambil rumah bersubsidi.
Ke depan, tutur Maruarar, Kementerian PKP bersama mitra kerja akan melaksanakan sosialisasi bagaimana pelaksanaan KUR Perumahan ke depan. Dalam hal ini pemerintah akan memberikan kesempatan kepada pengusaha lokal yang terlibat dalam kegiatan pembangunan rumah subsidi.
