Jakarta, landbank.co.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dorong Kredit Program Perumahan (KPP) untuk kawasan Karawang, Jawa Barat,
Maruarar Sirait menegaskan, KPP akan menjadi instrumen strategis dalam memperkuat sektor perumahan rakyat khususnya di Karawang.
Program ini, kata Maruarar, bukan hanya bertujuan mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor perumahan.
“Kami ingin Karawang menjadi contoh daerah yang mampu mengembangkan UMKM di sektor perumahan. Kredit Program Perumahan hadir untuk memastikan rakyat kecil bisa naik kelas,” ujar Maruarar Sirait dalam keterangan resminya yang dilihat landbank.co.id Selasa, 28 Oktober 2025.
Maruarar mengungkapkan, ide awal program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan muncul sekitar tiga setengah bulan lalu dalam rapat informal bersama Presiden Prabowo Subianto di Singapura.
Dari pertemuan tersebut, lahirlah gagasan besar untuk memperluas akses pembiayaan rumah dengan bunga rendah, sekaligus memberdayakan UMKM lokal di sektor konstruksi dan bahan bangunan.
“KUR Perumahan adalah bentuk nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Melalui program ini, masyarakat bisa mendapatkan rumah yang layak sekaligus mendorong ekonomi daerah lewat keterlibatan pelaku usaha lokal,” terang Maruarar.
Ia juga menyoroti potensi besar Jawa Barat, khususnya Karawang, dalam mendukung program satu juta rumah rakyat. Dengan populasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi pesat, Karawang dinilai memiliki daya serap yang besar terhadap rumah subsidi.
Menurut data Kementerian PKP, Karawang menempati posisi ketiga penyerapan rumah subsidi di Jawa Barat setelah Bekasi dan Bogor, dengan total 5.400 unit rumah terserap.
Menteri Maruarar menargetkan 100.000 unit rumah subsidi di Jawa Barat dapat terealisasi tahun ini dari total 350.000 unit secara nasional.
“Banyak ibu-ibu di Karawang yang gigih bekerja dan membuka usaha di rumahnya. KPP bisa membantu mereka agar usaha semakin maju dan tempat tinggal semakin layak,” ujarnya.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai program KPP akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah.
Menurutnya, sektor perumahan mampu menggerakkan berbagai lini usaha — mulai dari toko bangunan, pekerja konstruksi, hingga UMKM lokal.
Namun, Dedi juga mengingatkan pentingnya penataan ruang yang berkelanjutan, agar pembangunan tidak menimbulkan bencana lingkungan.
“Kalau perumahan dibangun di tengah sawah tanpa drainase baik, bisa berujung banjir dan rakyat justru miskin karena kerusakan harta benda yang dibeli lewat kredit,” tegas Dedi.
Kementerian PKP berkolaborasi dengan perbankan nasional, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), serta PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk memperluas penyaluran Kredit Program Perumahan di seluruh Indonesia.
Melalui kemitraan ini, masyarakat diharapkan mendapatkan akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan bebas dari praktik rentenir.
Program KPP menjadi bagian dari strategi nasional membangun rumah layak huni sekaligus produktif. Pemerintah menargetkan masyarakat tidak hanya memiliki tempat tinggal, tetapi juga memanfaatkan rumah sebagai pusat aktivitas ekonomi keluarga.
“Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga sarana rakyat membangun masa depan dan kemandirian ekonomi,” tutup Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
(*)