Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai program KPP akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah.
Menurutnya, sektor perumahan mampu menggerakkan berbagai lini usaha — mulai dari toko bangunan, pekerja konstruksi, hingga UMKM lokal.
Namun, Dedi juga mengingatkan pentingnya penataan ruang yang berkelanjutan, agar pembangunan tidak menimbulkan bencana lingkungan.
“Kalau perumahan dibangun di tengah sawah tanpa drainase baik, bisa berujung banjir dan rakyat justru miskin karena kerusakan harta benda yang dibeli lewat kredit,” tegas Dedi.
Kementerian PKP berkolaborasi dengan perbankan nasional, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), serta PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk memperluas penyaluran Kredit Program Perumahan di seluruh Indonesia.
Melalui kemitraan ini, masyarakat diharapkan mendapatkan akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan bebas dari praktik rentenir.
Program KPP menjadi bagian dari strategi nasional membangun rumah layak huni sekaligus produktif. Pemerintah menargetkan masyarakat tidak hanya memiliki tempat tinggal, tetapi juga memanfaatkan rumah sebagai pusat aktivitas ekonomi keluarga.
“Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga sarana rakyat membangun masa depan dan kemandirian ekonomi,” tutup Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
(*)
