Jakarta, landbank.co.id– Pertanyaan ada berapa backlog perumahan di Indonesia terjawab oleh pernyataan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Kementerian PKP, belum lama ini.
Kementerian PKP menyatakan bahwa terdapat 9,9 juta rumah tangga tidak memiliki rumah alias terdapat backlog perumahan sebanyak 9,9 juta.
Selain adanya backlog perumahan atau backlog kepemilikan rumah, Kementerian PKP juga menyebutkan bahwa ada rumah tangga yang tinggal di perumahan tidak layak, yakni sebanyak 26,9 juta.
“Backlog perumahan kita kalau dari yang belum punya rumah kurang lebih 9,9 juta dan yang rumahnya tidak layak kurang lebih 26 juta,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait, di Jakarta, baru-baru ini.
Data backlog perumahan yang dilontarkan oleh Kementerian PKP itu merujuk kepada hasil Susenas tahun 2023.
Jumlah itu, mengutip laman Kementerian PKP, lebih rendah dibandingkan temuan Susenas Tahun 2020 yang menyodorkan angka backlog perumahan sebanyak 12,75 juta.
Baca juga: Dana Kuota FLPP 350 Ribu Unit Sudah Tersedia
Lantas, backlog perumahan data tahun 2023 itu tersebar di provinsi mana saja? Provinsi mana saja yang masuk dalam 10 besar?
Mengutip Peta Jalan Menuju Pembangunan dan Renovasi Tiga Juta Rumah yang dilansir Kementerian PKP di Jakarta, 19 Mei 2025, dari backlog kepemilikan 9,9 juta, sebanyak 2,07 juta tercatat ada di Provinsi Jawa Barat (Jabar).
Lalu, di Provinsi DKI Jakarta tercatat ada sekitar 1,08 juta backlog kepemilikan hunian, sedangkan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terdapat 933,53 ribu.
Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah ada di posisi keempat dan kelima dengan jumlah backlog perumahan masing-masing 932,47 ribu dan 812,83 ribu.
Di urutan keenam dan ketujuh adalah Provinsi Banten dan Provinsi Riau masing-masing 425,85 ribu dan 351,22 ribu.
Kemudian, di posisi kedelapan adalah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sebanyak 344,41 ribu.
Baca juga: Joko Suranto: Backlog Perumahan Tetap Jadi Perhatian REI
Selain itu, diurutan kesembilan adalah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sebanyak 239,45 ribu, sedangkan di belakangnya adalah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) juga sebanyak 239,45 ribu.
Program Tiga Juta Rumah
Saat ini, guna memangkas backlog kepemilikan dan backlog hunian, era Presiden Prabowo Subianto menggulirkan Program Tiga Juta Rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian PKP.
Program tersebut, kata Menteri PKP, mencakup pembangunan rumah baru dan renovasi rumah.
“Berdasarkan arahan Presiden Prabowo, Kementerian PKP diberi target tiga juta rumah. Target tersebut berupa pembangunan dan renovasi yang meliputi satu juta rumah di perkotaan, satu juta rumah di perdesaan, dan satu juta rumah di pesisir,” tutur Menteri PKP.
Khusus terkait pembangunan rumah baru, program unggulan pemerintah bertumpu pada subsidi berupa kredit pemilikan rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
KPR FLPP yang di bawah naungan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam penyalurannya menggandeng bank penyalur, baik dari kalangan swasta, bank BUMN, maupun bank pembangunan daerah.
Tahun 2025, kuota FLPP diperkirakan mencapai 350 ribu unit.
Kementerian PKP optimistis dana tambahan kuota FLPP sudah tersedia.
Baca juga: Begini Komentar Bank Dunia Soal Program Tiga Juta Rumah
Semula, anggaran yang dikucurkan APBN tahun 2025 setara untuk kuota FLPP sebesar 220 ribu unit, kini, dengan adanya tambahan, menjadi 350 ribu unit.
“Saya sudah dapat dukungan 100 persen dari Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia serta DPR terkait anggaran FLPP untuk 350.000 rumah bersubsidi untuk masyarakat. Dananya (FLPP) sudah, programnya sudah ada,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait pada saat Rapat Koordinasi Stategi Pencapaian FLPP Tahun 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa 27 Mei 2025.
Adanya tambahan anggaran FLPP diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat memiliki rumah bersubsidi berkualitas yang dibangun pengembang dengan harga dan angsuran KPR yang terjangkau dan tetap selama masa tenor.
(*)