Program tersebut, kata Menteri PKP, mencakup pembangunan rumah baru dan renovasi rumah.
“Berdasarkan arahan Presiden Prabowo, Kementerian PKP diberi target tiga juta rumah. Target tersebut berupa pembangunan dan renovasi yang meliputi satu juta rumah di perkotaan, satu juta rumah di perdesaan, dan satu juta rumah di pesisir,” tutur Menteri PKP.
Khusus terkait pembangunan rumah baru, program unggulan pemerintah bertumpu pada subsidi berupa kredit pemilikan rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
KPR FLPP yang di bawah naungan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam penyalurannya menggandeng bank penyalur, baik dari kalangan swasta, bank BUMN, maupun bank pembangunan daerah.
Tahun 2025, kuota FLPP diperkirakan mencapai 350 ribu unit.
Kementerian PKP optimistis dana tambahan kuota FLPP sudah tersedia.
Baca juga: Begini Komentar Bank Dunia Soal Program Tiga Juta Rumah
Semula, anggaran yang dikucurkan APBN tahun 2025 setara untuk kuota FLPP sebesar 220 ribu unit, kini, dengan adanya tambahan, menjadi 350 ribu unit.
“Saya sudah dapat dukungan 100 persen dari Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia serta DPR terkait anggaran FLPP untuk 350.000 rumah bersubsidi untuk masyarakat. Dananya (FLPP) sudah, programnya sudah ada,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait pada saat Rapat Koordinasi Stategi Pencapaian FLPP Tahun 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa 27 Mei 2025.
Adanya tambahan anggaran FLPP diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat memiliki rumah bersubsidi berkualitas yang dibangun pengembang dengan harga dan angsuran KPR yang terjangkau dan tetap selama masa tenor.
(*)
