Jakarta, landbank.co.id– Pertanyaan ada berapa backlog perumahan di Indonesia terjawab oleh pernyataan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Kementerian PKP, belum lama ini.
Kementerian PKP menyatakan bahwa terdapat 9,9 juta rumah tangga tidak memiliki rumah alias terdapat backlog perumahan sebanyak 9,9 juta.
Selain adanya backlog perumahan atau backlog kepemilikan rumah, Kementerian PKP juga menyebutkan bahwa ada rumah tangga yang tinggal di perumahan tidak layak, yakni sebanyak 26,9 juta.
“Backlog perumahan kita kalau dari yang belum punya rumah kurang lebih 9,9 juta dan yang rumahnya tidak layak kurang lebih 26 juta,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait, di Jakarta, baru-baru ini.
Data backlog perumahan yang dilontarkan oleh Kementerian PKP itu merujuk kepada hasil Susenas tahun 2023.
Jumlah itu, mengutip laman Kementerian PKP, lebih rendah dibandingkan temuan Susenas Tahun 2020 yang menyodorkan angka backlog perumahan sebanyak 12,75 juta.
Baca juga: Dana Kuota FLPP 350 Ribu Unit Sudah Tersedia
Lantas, backlog perumahan data tahun 2023 itu tersebar di provinsi mana saja? Provinsi mana saja yang masuk dalam 10 besar?
Mengutip Peta Jalan Menuju Pembangunan dan Renovasi Tiga Juta Rumah yang dilansir Kementerian PKP di Jakarta, 19 Mei 2025, dari backlog kepemilikan 9,9 juta, sebanyak 2,07 juta tercatat ada di Provinsi Jawa Barat (Jabar).
Lalu, di Provinsi DKI Jakarta tercatat ada sekitar 1,08 juta backlog kepemilikan hunian, sedangkan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terdapat 933,53 ribu.
Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah ada di posisi keempat dan kelima dengan jumlah backlog perumahan masing-masing 932,47 ribu dan 812,83 ribu.
Di urutan keenam dan ketujuh adalah Provinsi Banten dan Provinsi Riau masing-masing 425,85 ribu dan 351,22 ribu.
Kemudian, di posisi kedelapan adalah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sebanyak 344,41 ribu.
Baca juga: Joko Suranto: Backlog Perumahan Tetap Jadi Perhatian REI
Selain itu, diurutan kesembilan adalah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sebanyak 239,45 ribu, sedangkan di belakangnya adalah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) juga sebanyak 239,45 ribu.
Program Tiga Juta Rumah
Saat ini, guna memangkas backlog kepemilikan dan backlog hunian, era Presiden Prabowo Subianto menggulirkan Program Tiga Juta Rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian PKP.
