Site icon Landbank.co.id

BTN Syariah Dominan di 10 Kota Ini, KPR FLPP

Sepanjang semester pertama 2025, BTN Syariah setidaknya mendominasi di 10 kota yang menyerap kredit pemilikan rumah berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP)/foto: x bankbtn_syariah

Jakarta, landbank.co.id– Sepanjang semester pertama 2025, BTN Syariah setidaknya mendominasi di 10 kota yang menyerap kredit pemilikan rumah berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

KPR FLPP adalah insentif dari pemerintah yang diharapkan mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mendapatkan rumah.

Dalam periode enam bulan pertama 2025, nilai KPR FLPP menyentuh Rp14,99 triliun setara untuk membiayai 120.976 rumah subsidi di 384 kabupaten dan kota.

Insentif pemerintah yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) itu dapat tersalur ke MBR melalui para bank penyalur.

Baca juga: Bakal Jadi BUS, Segini Nilai Aset BTN Syariah

Pada 2025, terdapat 38 bank, termasuk BTN Syariah yang menjangkau konsumen rumah subsidi di seantero Nusantara.

BTN Syariah yang merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Perseroa) Tbk (BTN) mampu melampaui KPR FLPP skema konvensional BTN setidaknya 10 kota.

Dominasi BTN Syariah dalam penyaluran KPR FLPP di 10 kota tersebut menjadi pemandangan langka, mengingat secara nasional senantiasa urutan kedua, di belakang skema konvensional BTN.

Salah satu dari 10 kota yang didominasi BTN Syariah adalah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. (daftar lengkap lihat halaman 2)

Pada semester pertama 2025, BTN Syariah menguasai 44,43 persen dari total rumah subsidi di Kota Udang itu.

Torehan itu menggeser skema konvensional BTN dari posisi puncak pada periode sama 2024 ke posisi kedua tahun ini.

Baca juga: Kiprah BTN Syariah

Ketika itu Kabupaten Cirebon menyerap 2.336 rumah subsidi yang diguyur KPR FLPP oleh enam bank penyalur.

Per akhir Juni 2025, nilai KPR FLPP di Kabupaten Cirebon menyentuh Rp280,38 miliar, naik bila dibandingkan dengan periode sama 2024 sebesar Rp184,90 miliar untuk 1.565 unit.

Penyaluran KPR FLPP BTN Syariah di Kabupaten Cirebon selama Januari-Juni 2025 mencapai sebanyak 1.038 unit yang tersebar di 79 perumahan hasil kerja sama dengan 55 pengembang properti.

Raihan BTN Syariah itu melonjak sekitar 122 persen mengingat per akhir Juni 2024 masih di angka 466 unit senilai Rp55,95 miliar.

Sepanjang Januari-Juni 2024, perumahan yang terlibat dalam pembiayaan rumah subsidi KPR FLPP BTN Syariah mencapai 57 yang dibangun oleh 38 pengembang properti.

Dalam periode enam bulan pertama 2025, selain BTN Syariah dan skema konvensional BTN, terdapat lima bank penyalur lain yang merangsek pasar Kabupaten Cirebon.

Baca juga: KPR FLPP BTN Syariah Melejit 54 Persen

Mereka adalah PT BJB Syariah dengan porsi 11,39 persen dari total unit di Kabupaten Cirebon. Lalu, PT Bank Mandiri Tbk (2,78 persen), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (0,90 persen), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau BJB (0,90 persen), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (0,04 persen).

Per akhir Juni 2025, porsi skema konvensional BTN di Kabupaten Cirebon sebesar 39,55 persen.

Sementara itu, bila di Kabupaten Cirebon BTN Syariah mengkudeta skema konvensional, di sejumlah kabupaten dan kota, UUS BTN itu mampu melestarikan dominasinya.

Misal, di Kota Cilegon, Banten. Per akhir Juni 2025, BTN Syarih menempati puncak penyaluran KPR FLPP di Kota Cilegon dengan pangsa pasar 50,74 persen.

Baca juga: Ditanya BEI Soal Pembelian BVIS, Begini Komentar BTN

Semester pertama 2024, BTN Syariah juga menempati posisi teratas dengan pangsa pasar 69,23 persen.

 

10 Kabupaten/Kota yang Didominasi BTN Syariah

  1. Kabupaten Cirebon sebesar 44,43 persen
  2. Kabupaten Lombok Barat sebesar 53,92 persen
  3. Kabupaten Bandung sebesar 38,55 persen
  4. Kota Cilegon sebesar 50,74 persen
  5. Kabupaten Lombok Timur sebesar 69,49 persen
  6. Kabupaten Sragen sebesar 50,39 persen
  7. Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 40,04 persen
  8. Kabupaten Pasuruan sebesar 59,33 persen
  9. Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 80,00 persen
  10. Kabupaten Aceh Besar sebesar 93,49 persen

 

Sumber: BP Tapera, semester pertama 2025

 

(*)

Exit mobile version