Jakarta, landbank.co.id – Pemerintah memastikan pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 bagi pekerja yang tidak memiliki rekening di bank Himbara akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia mulai akhir Juni 2025.
Proses pencairan tunai ini akan dimulai setelah penyaluran tahap awal selesai disalurkan melalui bank BRI, BNI, BTN, dan Mandiri.
Corporate Secretary PT Pos Indonesia, Tata Sugiarta, menjelaskan bahwa kontrak penyaluran BSU melalui jalur kantor pos masih dalam tahap pembahasan dan dijadwalkan rampung pekan depan.
“Saat ini penyaluran BSU melalui pos belum dimulai, rencana minggu depan akan dibahas kontraknya,” ujar Tata, dikutip dari Rabu (25/6/2025).
BSU 2025 ditujukan kepada 17,3 juta pekerja aktif yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan.
Besaran bantuan yang diterima adalah Rp600.000, mencakup dua bulan sekaligus (Juni dan Juli 2025).
Bagi pekerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara, penyaluran akan dilakukan secara langsung melalui kantor pos sesuai domisili.
Proses ini diharapkan memperluas jangkauan bantuan dan mempercepat distribusi dana kepada pekerja sektor informal atau mereka yang belum memiliki akses perbankan.
Cara Cek dan Cairkan BSU Lewat Kantor Pos
Pekerja yang ingin memastikan status penerima BSU 2025 dan mencairkannya melalui PT Pos Indonesia, dapat mengikuti langkah-langkah berikut:
-
Cek status penerima:
-
Kunjungi laman resmi BSU: https://bsu.kemnaker.go.id
-
Atau gunakan fitur onboarding page di aplikasi Pospay Orange dengan memasukkan NIK.
-
-
Jika terdaftar sebagai penerima, siapkan:
-
KTP asli dan fotokopi
-
Dokumen pendukung sesuai ketentuan (jika diminta)
-
-
Datangi kantor pos sesuai domisili:
-
Ambil nomor antrean layanan bantuan sosial.
-
Lakukan verifikasi data dan dokumen oleh petugas pos.
-
-
Pencairan dana:
-
Setelah lolos verifikasi, dana BSU akan dicairkan secara tunai atau dikirim melalui layanan Pos Giro.
-
Pemerintah mengimbau seluruh calon penerima bantuan untuk memperbarui data rekening, NIK, dan identitas lainnya agar tidak mengalami hambatan dalam pencairan bantuan.
Ketidaksesuaian data sering menjadi penyebab utama penundaan atau gagalnya penyaluran bantuan sosial.
Penyaluran melalui kantor pos menjadi alternatif penting bagi pekerja non-bankable, yang masih banyak ditemukan di berbagai daerah.
Pemerintah memastikan distribusi dilakukan dengan prinsip transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.
(*)