“Berdasarkan arahan Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, alokasi kuota yang disediakan adalah 2.000 unit bagi para pegawai yang dinaungi oleh Kementerian Dalam Negeri,” terang Heru.
Dia menambahkan bahwa BP Tapera telah menerima data minat FLPP sebanyak 1.190 orang pegawai dari Kemendagri yang mendaftarkan untuk memanfaatkan program pembiayaan perumahan.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa seluruh inovasi dan terobosan seperti BPHTB dan PBG gratis dapat dicapai berkat kolaborasi seluruh pihak terkait dan pemangku kepentingan
“Saya sebagai Menteri mengakui dan merasakan banyak keterbatasan dalam kewenangan, tapi saya bersyukur memiliki mitra kerja dan partner dalam Kabinet Merah Putih yang mendukung penuh program di sektor perumahan,” ujar Maruarar Sirait.
Menteri PKP juga berpesan kepada BP Tapera untuk terus menyediakan kuota bagi para pegawai di Kemendagri.
“Berapapun kebutuhannya untuk para PNS dan ASN, tolong siapkan kuotanya. Rumah Subsidi harus tersebar di seluruh penjuru negeri ini, demi mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat,” kata Menteri PKP.
Baca juga: Sah! BPHTB dan PBG untuk MBR Dihapus
Bersamaan dengan penandatanganan PKS, digelar penyerahan kunci rumah secara simbolis kepada delapan pegawai Kemendagri yang menerima KPR FLPP melalui PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) selaku bank penyalur KPR FLPP.
Sebagaimana diberitakan landbank.co.id, pemerintah membebaskan pungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Keputusan itu hadir lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito S Karnavian, dan Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo di Jakarta, Senin, 25 November 2024.
(*)
