Jakarta, landbank.co.id– Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengundang para Srikandi Perumahan.
Mereka yang bertemu Menteri Ara adalah perempuan berprofesi sebagai pengembang perumahan baik rumah bersubsidi maupun komersial dari berbagai daerah Indonesia.
Dalam pertemuan yang dibalut dengan santap malam itu para perempuan pengembang menyampaikan sejumlah masukan dan pandangan soal perumahan.
Menteri Ara mengaku bahwa melalui pertemuan tersebut dirinya juga ingin mendapatkan masukan termasuk pandangan mereka atas pelaksanaan program dan kebijakan di sektor perumahan yang ada di daerah.
Baca juga: Target Rumah Subsidi Didongkrak, Menkeu: Percepat Pencapaian Tiga Juta Rumah
“Terimakasih atas dukungan para ‘Srikandi Perumahan’ yakni perempuan pengembang yang tetap semangat dan gotong royong membangun rumah untuk rakyat mensukseskan Program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto,” ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP Wisma Mandiri II, Jakarta, Jum’at 8 Agustus 2025 malam.
Menteri Ara menyatakan, pihaknya siap menerima saran, masukan serta kritikan terkait pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.
Selain itu, kata dia, pihaknya butuh masukan dari para pengembang terkait fakta di lapangan, apakah menemui hambatan ketika melaksanakan pembangunan perumahan di daerah.
“Sampaikan pada kami apabila ada pengaduan terkait program dan kebijakan yang belum terlaksana. Kami akan segera di tindak lanjuti tapi mesti jelas apa dan siapa yang mengadukannya,” ujar Menteri PKP.
Perempuan pengembang yang hadir malam itu berasal dari berbagai asosiasi pengembang perumahan di Indonesia.
Mereka juga sudah dan akan membangun sejumlah proyek perumahan baik bersubsidi maupun komersial.
Baca juga: Menteri PKP dan Mendagri Serahkan Kunci Rumah Subsidi kepada Pegawai Kemendagri
Proyek perumahan yang dibangun tersebar di Cileungsi dan Bekasi Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Solo Jawa Tengah, Bandung, Palembang, Lombok, Jawa Tengah, Bali, dan Papua.
Salah seorang pengembang yang hadir, yakni Nabila dari Palembang mengaku senang bisa hadir bertemu dengan Menteri PKP.
Dirinya mengaku memiliki proyek perumahan subsidi di Banyuasin, Palembang, Sumatera Selatan.
“Ya Alhamdulillah saya bisa bangun rumah subsidi di Banyu Asin, Palembang. Subsidi semua Pak,” ujar dia.
Sementara itu, dalam pertemuan kali ini para perempuan pengembang juga menyampaikan pesan bahwa banyak infrastruktur penunjang di kawasan perumahan subsidi, misalnya akses jalan yang rusak dan belum memadai karena lokasinya di pinggiran kota.
Selain itu, juga ada sejumlah informasi yang disampaikan seperti adanya BPHTB dan PBG yang masih bersyarat dan belum sepenuhnya dilaksanakan di daerah.
Perempuan pengembang juga menyebutkan soal banyak lokasi rumah subsidi yang terletak di pinggiran kota, tapi akses jalannya rusak.
Mereka berharap Menteri PKP bisa menindaklanjutinya atau meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memperbaiki jalan.
Baca juga: Begini Perhatian KPR BTN Terhadap Milenial dan Perempuan
Mereka berharap program rumah subsidi Presiden Prabowo Subianto berjalan maksimal dan benar-benar dirasakan masyarakat.
Kuota Naik
Sementara itu, target pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada 2025 ditingkatkan menjadi 350 ribu unit.
Pembiayaan rumah subsidi itu mengusung skema kredit pemilikan rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Sumber dana rumah subsidi berskema KPR FLPP tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.
Baca juga: Dukung Program Tiga Juta Rumah, Nusron: Tidak Boleh di Atas Sawah
“Total target Pembangunan rumah untuk MBR tahun 2025 dinaikkan dari 220 ribu unit rumah menjadi 350 ribu unit rumah,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Pengumuman Hasil Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III di Jakarta, Senin, 28 Juli 2025.
Dia menambahkan, peningkatan target itu dilakukan untuk mempercepat pencapaian tiga juta rumah.
“Juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” tambah Menkeu Sri Mulyani.
(*)