“Kami sedang memetakan aset BUMN di beberapa kota besar untuk dibangun dengan skema yang sama. Ini bagian dari dukungan terhadap program prioritas Presiden untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat,” tutur Dony Oskaria.
Selain BUMN, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Pusat juga berkomitmen memberikan dukungan penuh terutama dalam percepatan perizinan agar pembangunan dapat segera dimulai.
Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat proses perizinan dan mendukung penuh pelaksanaan pembangunan rusun tersebut agar dapat segera dimanfaatkan masyarakat.
Berdasarkan hasil koordinasi awal, pembangunan rumah susun tersebut ditargetkan mulai groundbreaking pada Mei 2026, dengan skema pembiayaan dan pelaksanaan yang akan diputuskan setelah rapat koordinasi lintas kementerian dan BUMN.
Baca juga: Perumnas Diminta Mampu Bersaing dengan Swasta
Pemerintah berharap proyek ini dapat menjadi model sinergi antara pemerintah, BUMN, dan swasta dalam penyediaan hunian layak di kawasan perkotaan padat.
Sementara itu, selain pembangunan rusun, Menteri Ara menyampaikan Kementerian PKP juga menyiapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk wilayah DKI Jakarta sebanyak 3.100 unit rumah pada tahun 2026.
Program tersebut tersebar di lima wilayah kota administrasi masing-masing 600 unit serta 100 unit di Kepulauan Seribu.
Baca juga: Menteri PKP Dorong Target FLPP 2026 Lampaui Sasaran
Turut hadir mendampingi Menteri PKP dalam meninjau lokasi pembangunan Rusun adalah Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia Mohammad Rizal Pahlevi, serta Plt. Direktur Utama Perum Perumnas Imelda Alini Pohan.
(*)
