Jakarta, landbank.co.id– Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebutkan ada beberapa alternatif skema pembangunan rumah susun (rusun) bagi warga bantaran rel kereta api wilayah Senin, Jakarta Pusat.
Alternatif skema pembangunan rusun yang sedang dibahas salah satunya adalah oleh Perum Perumnas sebanyak 1.000 unit dalam dua menara (tower).
Pembiayaan dalam skema pembangunan ini berasal dari APBN, serta dukungan subsidi dan penyediaan utilitas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Selain itu, alternatif lain adalah datang dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia yang menyatakan kesiapan membangun sembilan tower empat lantai dengan total 690 unit hunian lengkap dengan fasilitas ruang komunal dan gedung serbaguna.
Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait keputusan skema pembangunan akan diputuskan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang dijadwalkan pada Rabu 2 April 2026 mendatang.
Baca juga: Menteri PKP Pastikan BSPS Tepat Sasaran,19.668 Unit Disiapkan
Dia menyatakan pembangunan rusun tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta.
“Kita bersinergi antara pemerintah pusat, Kementerian PKP, Danantara, BP BUMN, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Yang pasti rusun ini akan segera dibangun. Perizinan akan dibantu sepenuhnya oleh pemerintah daerah,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait saat meninjau lokasi lahan pembangunan rusun, Minggu 29 Maret 2026.
Menteri PKP menegaskan, pembangunan rusun itu disiapkan sebagai tindak lanjut arahan Prabowo Subianto untuk pembangunan rusun relokasi warga di bantaran rel kereta api wilayah Senen, Jakarta Pusat.
Mengutip laman PKP, lokasi yang ditinjau oleh Menteri PKP itu terletak di kawasan Jalan Kramat Raya Senen, Jakarta Pusat.
Lahan seluas 1,61 hektare yang ditinjau adalah milik badan usaha milik negara (BUMN), PT Angkasa Pura Indonesia.
Baca juga: 18 Tower untuk Rusun Subsidi MBR Perkotaan
Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh program penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Dia menyampaikan bahwa BUMN akan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki untuk pembangunan hunian serupa di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Tangerang, Bogor, Medan, Makassar, dan Denpasar.
