BPS melaporkan bahwa pihaknya telah menerima alokasi sekitar 1.000 rumah dari Kementerian PKP. Dalam prosesnya, BSI akan menjadi mitra utama BPS dalam penyaringan pengembang dan penyampaian informasi kepada pegawai BPS di seluruh daerah.
“Teman-teman BSI sudah janji untuk mengkurasi developer-developer yang baik, dan berkolaborasi dengan kantor-kantor BPS di daerah,” terang Amalia.
Kuota FLPP
Sementara itu, Menteri PKP menyebutkan, dengan bertambahnya alokasi rumah subsidi atau kuota FLPP juga akan mendorong banyak sektor ekonomi lain yang bergerak.
“Dengan kebijakan dari Bank Indonesia, kita bisa menaikkan jadi 350 ribu tahun ini. Satu rumah subsidi itu yang kerja minimal 5 orang. Berarti kalau 5 x 350 ribu, sudah ada yang bekerja itu, sekitar 1.650.000 orang. Belum industri yang terkait lainnya lebih banyak lagi,” kata dia.
Baca juga: Mengintip Penyaluran KPR FLPP Bank Syariah Indonesia
Amalia mengapreasiasi kolaborasi lintas lembaga dalam penyaluran pembiayaan rumah subsidi.
“Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya BPS merasa senang dan bahagia selalu bisa mendampingi dalam acara ini, yaitu penyediaan perumahan layak huni berbasis data,” ujarnya.
Amalia menekankan bahwa data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSN) yang disusun oleh BPS menjadi basis utama penyaluran program FLPP.
“Data yang digunakan dalam penyaluran program FLPP ini berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang dimiliki BPS dan dimanfaatkan secara luas, termasuk oleh Kementerian PKP dan BP Tapera,” jelas Amalia.
Sementara itu, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa program KPR Sejahtera FLPP tahun 2025 mengalami peningkatan kuota yang signifikan.
Heru mengatakan, hingga 29 Juni 2025, BP Tapera telah menyalurkan lebih dari 117.000 unit KPR Sejahtera FLPP dari target 350.000 unit tahun ini.
Baca juga: Rekam Jejak KPR FLPP 10 Tahun Terakhir
“Tahun ini untuk pertama kali dalam sejarah meningkat luar biasa menjadi 350 ribu kuota. Ini bentuk komitmen kuat mendukung program 3 juta rumah dari Presiden dan Menteri PKP,” kata Heru.
(*)
