Jakarta, landbank.co.id- Pada 2025, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp4,53 triliun untuk Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR).
Anggaran perumahan itu bagian dari pagu Kementerian PUPR yang dialokasikan dari APBN tahun 2025.
Oh ya, anggaran pagu Kementerian PUPR pada 2025 mencapai senilai Rp75,63 triliun.
Lantas, untuk apa saja pemanfaatan anggaran perumahan tahun 2025 itu? Mari kita simak.
Menurut Direktur Jenderal Perumahan, Iwan Suprijanto, ada beberapa rincian rencana kegiatan prioritas tahun 2025 untuk unit organisasi Ditjen Perumahan Kementerian PUPR.
Beberapa kegiatan prioritas tersebut antara lain Lanjutan Pembangunan Hunian Vertikal untuk Personil TNI di IKN (MYC) sebanyak 240 unit.
Lalu, Penuntasan Pembangunan 47 tower Rusun ASN dan Hankam (MYC) sebanyak 2.820 unit dan Lanjutan Pembangunan Rumah Susun mendukung DOB (MYC) sebanyak 360 unit.
Kemudian, Lanjutan Pembangunan Rumah Susun Reguler (MYC) sebanyak 531 unit dan Pembangunan Baru Rumah Susun MBR Terdampak IKN sebanyak 44 Unit.
Sasaran lainnya adalah Pembangunan Baru Rumah Susun ASN/TNI/Polri, MBR, Pekerja, Lembaga Perguruan Tinggi, dan Lembaga Perguruan Berasrama sebanyak 2.207 Unit.
Lalu, Lanjutan Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Wisma Atlet Kemayoran (MYC) sebanyak 10 Tower.
Selain itu, pembangunan Rumah Khusus sebanyak 606 unit, termasuk untuk mendukung DOB (MYC) sebanyak 50 Unit, serta Pembangunan Baru Rumah Khusus untuk Masyarakat Terdampak Bencana, Terdampak Program Pemerintah, Daerah 3T sebanyak 556 Unit.
Pemanfaatan lainnya adalah untuk pembangunan PSU sebanyak 10.850 Unit untuk perumahan MBR yang tersebar di seluruh Provinsi.
Selain itu, pembangunan Rumah Swadaya skema BSPS melalui Program Padat Karya sebanyak 18.235 Unit.
“Kami siap melaksanakan penugasan pembangunan infrastruktur perumahan untuk masyarakat di Indonesia,” kata Iwan Suprijanto dilansir laman pu.go.id.
(*)