“Jumlah penduduk di Bekasi sangat besar karena kawasan industri, sementara lahannya terbatas. Rusun subsidi ini adalah solusi nyata untuk menjawab persoalan tersebut dan akan menjadi contoh bagi daerah lain di Jawa Barat,” ujar Dedi.
Dia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat regulasi agar pembangunan industri sejalan dengan penyediaan hunian bagi masyarakat.
“Dalam waktu dekat, saya akan menerbitkan Peraturan Gubernur yang mewajibkan setiap kawasan industri menyiapkan kawasan perumahan, termasuk rusun seperti ini. Industri harus tumbuh bersama kesejahteraan pekerjanya,” tegas Dedi.
Rusun subsidi di Meikarta dinilai memiliki lokasi premium dengan fasilitas kawasan yang sudah lengkap serta pangsa pasar tinggi karena berdekatan dengan kawasan industri.
Terkait harga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan membahas skema terbaik agar tetap terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat.
KPR FLPP Rusun
Sementara itu, mengutip data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), pada 2025, pemanfaatan subsidi berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Rumah (FLPP) untuk rusun tercatat sebanyak tiga unit.
Tahun 2025, total penyaluran subsidi KPR FLPP mencapai 278.868 unit, mayoritas, yakni 278.865 unit adalah tipe rumah tapak atau sekitar 99,99 persen.
Pada 2024, pemanfaatan KPR FLPP untuk rusun subsidi sebanyak 21 unit atau sekitar 0,02 persen dari total penyaluran yang sebanyak 200.300 unit.
Jumlah pemanfaatan subsidi untuk rusun lebih besar pada 2023, yakni sebanyak 86 unit atau sekitar 0,04 persen dari total penyaluran yang sebesar 229.000 unit.
Setahun sebelumnya, pemanfaatan KPR FLPP hanya sebanyak sembilan unit rusun dari total 226.000 unit yang dibiayai anggaran subsidi dari APBN tersebut.
Bahkan, pada 2021, hanya tercatat satu unit rusun, sedangkan total penyaluran KPR FLPP kala itu menyentuh 178.728 unit.
(*)
