Hingga awal November 2025, Kementerian PKP mencatat penyerapan anggaran mencapai 74,56 persen, yang disebut Maruarar sebagai bukti komitmen jajaran kementerian dalam menjalankan program prioritas nasional penyediaan hunian layak.
Dalam pertemuannya bersama BPKP, Maruarar juga membahas rencana pembangunan Rumah Susun (Rusun) di Papua, khususnya di Kabupaten Yahukimo dan Jayawijaya. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pembangunan, akan dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik dan melibatkan berbagai kementerian serta lembaga terkait.
“Terkait pembangunan Rusun di Papua, kita siapkan sesuai tata kelolanya. Kami juga akan konsultasi dengan Menteri Kehutanan dan pihak-pihak terkait lainnya,” jelas Maruarar.
Kementerian PKP menegaskan bahwa sinergi dengan BPKP serta kementerian teknis lain menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, efisien, dan berorientasi hasil.
Langkah ini diharapkan mampu memastikan setiap program perumahan memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.
(*)
