Jakarta, landbank.co.id – Pemerintah pusat mulai mengambil langkah konkret menanggapi kekhawatiran publik terhadap aktivitas tambang nikel di kawasan wisata Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana kunjungan ke Raja Ampat untuk meninjau langsung kondisi lingkungan dan aktivitas pertambangan.
Langkah tersebut didorong oleh sorotan luas mengenai potensi kerusakan ekosistem di wilayah yang dikenal sebagai surga bawah laut dunia itu.
Dalam keterangannya, Bahlil menyebut kunjungan ke Papua Barat Daya akan menjadi bagian dari agenda menyeluruh ke wilayah timur Indonesia, termasuk peninjauan sumur minyak di Sorong, Fak-Fak, dan Teluk Bintuni.
Baca Juga: Jurus Menpar Soal Raja Ampat
Ia menambahkan bahwa dirinya akan memanfaatkan waktu untuk bersilaturahmi dengan masyarakat serta berdialog dengan pihak terkait tambang nikel, meskipun belum merinci pihak-pihak yang akan ditemui.
Bahlil juga menyatakan akan memanggil para pemegang izin tambang, baik BUMN maupun swasta, untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap praktik pertambangan di wilayah Raja Ampat.
“Saya akan evaluasi, akan ada rapat dengan dirjen saya. Saya akan panggil pemiliknya, mau BUMN atau swasta,” ujar Bahlil seperti dikutip dari Antara Jumat, 6 Juni 2025.
Baca juga: Ini Komentar Menpar Soal Plataran Komodo Resort & Spa
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, turut menyampaikan bahwa pihaknya telah memetakan aktivitas tambang di Raja Ampat dan berencana segera turun ke lapangan.
“Raja Ampat juga kami teliti, sudah kami lakukan mapping, secepatnya kami akan ke sana,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, langkah hukum akan ditempuh.
“Kami akan segerakan mengambil langkah-langkah hukum terkait dengan kegiatan Raja Ampat setelah melalui kajian-kajian,” tambahnya.
(*)
