Jakarta, landbank.co.id- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengatakan bahwa ada 23 juta warga penerima bantuan sosial (bansos).
Para penerima bansos itu, jelas dia, didorong agar beralih menjadi masyarakat mandiri melalui penguatan pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Upaya mendorong penerima bansos beralih mandiri itu, tambah Muhaimin, merupakan bagian dari perubahan pendekatan penanggulangan kemiskinan, dari pemberian bantuan sosial menuju pemberdayaan agar masyarakat mampu meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.
BACA JUGA:Desil 1 sampai 10 Artinya Apa? Ini Cara Cek Desil Bansos
“Lambat laun 23 juta itu harus bergeser menjadi masyarakat bukan penerima bantuan, tetapi masyarakat yang mandiri dan itu yang disebut sebagai visi pemberdayaan," tutur Muhaimin dalam sambutan pada kegiatan Seribu Satu Pasar Rakyat di Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar), dikutip Antara, Sabtu, 21 November 2026.
Dia menjelaskan, sekitar 23 juta warga saat ini masih menikmati berbagai program perlindungan dan bantuan pemerintah, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan iuran BPJS Kesehatan, bantuan pendidikan, serta subsidi energi.
Menurut Muhaimin, bantuan sosial tetap diperlukan sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, pemerintah juga harus membuka kesempatan bagi penerima bantuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi melalui kegiatan produktif.
BACA JUGA:Ini Kriteria Baru Penerima Bansos dari Kementerian Sosial
Salah satu langkah yang didorong adalah memerkuat UMKM melalui perluasan akses pembiayaan, pendampingan usaha, kemitraan dengan perusahaan besar, serta pembukaan jaringan pemasaran.
Pemerintah juga mengembangkan skema pembiayaan yang lebih terjangkau agar masyarakat memiliki kesempatan memperoleh modal untuk memulai maupun mengembangkan usaha.
Melalui kegiatan Seribu Satu Pasar Rakyat, pemerintah memertemukan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha untuk membangun kolaborasi dalam memperkuat ekosistem pemberdayaan ekonomi.
BACA JUGA:Pendatang dari Luar Jakarta Bakal Dapat Bansos? Begini Kata Pemprov DKI
Muhaimin berharap kolaborasi tersebut dapat mendorong semakin banyak masyarakat mengembangkan usaha, memperoleh penghasilan berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan tanpa terus bergantung pada bantuan pemerintah.
"Anggaran negara untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan harus mampu memberikan manfaat jangka panjang, tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sementara, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi," kata dia.