Jakarta, landbank.co.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah sekaligus meningkatkan penyerapan hunian, baik rumah subsidi maupun komersial.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan keberhasilan penyediaan rumah bagi masyarakat tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan strategi pemasaran yang aktif, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan industri properti.
Menurutnya, peran broker properti menjadi penting untuk memastikan hunian yang tersedia dapat terserap secara optimal di pasar primer maupun sekunder.
"Profesi broker properti memiliki kontribusi strategis dalam menggerakkan ekonomi perumahan. Dengan ratusan ribu tenaga pemasar di seluruh Indonesia, AREBI menjadi bagian penting untuk memperkuat literasi publik serta menjembatani ketersediaan hunian layak dengan kebutuhan masyarakat," ujar Menteri Ara.
BACA JUGA:AREBI Dukung Program 3 Juta Rumah, Generasi Muda Masih Minati Rumah Subsidi
Maruarar menilai perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi digital menuntut pelaku industri properti untuk terus meningkatkan kemampuan pemasaran.
Penguatan branding, pemanfaatan platform digital seperti Meta, serta optimalisasi berbagai kanal pemasaran daring dinilai dapat memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan daya serap pasar.
Karena itu, pemerintah mendorong pelaku industri untuk menghadirkan pendekatan pembiayaan kreatif atau creative financing dan inovasi konkret dalam menghadapi perubahan industri perumahan.
"Kita harus membuat solusi-solusi creative financing dan menemukan potensi serta inovasi yang konkret dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam industri dan penyediaan rumah untuk rakyat," tegasnya.
BACA JUGA:Menteri PKP : Kredit Program Perumahan Rp30 Triliun Dorong UMKM dan Perluas Akses Rumah Layak
Dalam pertemuan tersebut, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho turut memaparkan upaya meningkatkan daya beli masyarakat dan memperluas akses kepemilikan rumah.
Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan pemasaran, koordinasi dengan perbankan dan pengembang, serta pemanfaatan platform digital untuk menjangkau calon penerima manfaat secara lebih luas.
Sejalan dengan upaya pemerintah mengejar target penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Kementerian PKP bersama BP Tapera juga mendorong penyelarasan strategi pemasaran dengan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Melalui KPR Sejahtera FLPP, MBR memperoleh fasilitas pembiayaan dengan suku bunga tetap sebesar 5% sepanjang masa tenor dan uang muka ringan.
BACA JUGA:Realisasi Anggaran DJPKT Kementerian PKP Capai 74,25 Persen, Kejar Target 97,85 Persen