Sementara itu, berdasarkan data lima provinsi dengan penyaluran KPP terbesar, Jawa Tengah menempati posisi pertama dengan nilai sekitar Rp6,62 triliun.
Posisi berikutnya ditempati Jawa Timur dengan penyaluran sekitar Rp4,78 triliun, disusul Jawa Barat sebesar Rp4,59 triliun.
Adapun Sulawesi Selatan mencatatkan penyaluran sekitar Rp1,36 triliun dan Bali sekitar Rp1,08 triliun.
BACA JUGA:Ini Lima Provinsi Paling Getol Serap Rumah Subsidi
Tingginya penyaluran di sejumlah provinsi tersebut menunjukkan besarnya aktivitas pembiayaan perumahan di daerah. Penyaluran kredit juga berpotensi memberikan dampak berantai terhadap kegiatan ekonomi, mulai dari pengadaan bahan bangunan hingga jasa konstruksi dan pengembangan perumahan.
BRI Catat Penyaluran KPP Terbesar Rp13,34 Triliun
Dari sisi lembaga penyalur, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatatkan nilai penyaluran terbesar, yakni sekitar Rp13,34 triliun dengan total 89.176 debitur.
Selanjutnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mencatatkan penyaluran sekitar Rp6,50 triliun dengan 9.955 debitur.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyalurkan sekitar Rp2,70 triliun kepada 3.729 debitur, sedangkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatatkan penyaluran sekitar Rp2,40 triliun dengan 7.695 debitur.
Capaian tersebut menunjukkan peran penting lembaga perbankan dalam memperluas jangkauan pembiayaan perumahan. Dukungan perbankan diperlukan agar masyarakat dan pelaku usaha dapat mengakses pembiayaan sesuai kebutuhan dan ketentuan program.
Selain memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, dukungan terhadap pelaku usaha di sektor perumahan juga penting untuk menjaga keberlanjutan rantai pasok pembangunan hunian.
Keterlibatan pengembang, pedagang bahan bangunan, dan penyedia jasa konstruksi diharapkan dapat membantu menggerakkan ekonomi daerah sekaligus memperkuat kapasitas penyediaan rumah.
Kementerian PKP akan terus mendorong penguatan ekosistem pembiayaan perumahan agar semakin inklusif dan tepat sasaran. Akses pembiayaan yang memadai diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hunian sekaligus membuka peluang pertumbuhan bagi pelaku usaha.
Maruarar menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas dukungan dalam meningkatkan penyaluran KPP.
Ia menilai realisasi hingga akhir Oktober 2026 menjadi modal penting untuk melanjutkan upaya memperluas akses pembiayaan perumahan. Dengan capaian sebesar 70,04 persen dari target, diperlukan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, perbankan, regulator, dan pelaku usaha untuk mengoptimalkan penyaluran hingga akhir tahun.
Melalui pembiayaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan, KPP diharapkan dapat memperkuat sektor perumahan nasional, mendorong aktivitas ekonomi, serta mendukung terwujudnya hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
(*)