Sri Haryati menegaskan, program BSPS merupakan salah satu bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak.
"Presiden Prabowo mendorong untuk membedah rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni dan dalam membuat aturan yang mempermudah dan anggarannya jelas harus transparan," ujar Sri Haryati.
Dia juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program agar menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Menurutnya, bantuan bedah rumah merupakan program strategis pemerintah yang manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat.
"Saya minta ketika ada pelanggaran dalam pelaksanaannya harap difoto dan divideo serta dilaporkan, karena ini adalah program strategis Presiden Prabowo yang menyentuh langsung ke masyarakat," tegasnya.
BACA JUGA:Begini Tingkat Hunian Rumah Subsidi Tahun 2026
Selain memperbaiki kualitas hunian, program BSPS dinilai dapat memberikan dampak berganda terhadap perekonomian masyarakat. Pelaksanaan renovasi rumah turut menggerakkan aktivitas pekerja bangunan, warung, dan toko material, sekaligus membuka peluang kerja di lingkungan sekitar.
Sri Haryati juga meminta jajaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II untuk lebih aktif menyosialisasikan program Kementerian PKP, khususnya Program 3 Juta Rumah, serta mempercepat pencapaian target bantuan bedah rumah.
Dalam kunjungan tersebut, Kementerian PKP turut menyosialisasikan program sertifikasi rumah gratis dan KUR Perumahan kepada masyarakat.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdesaan Teddy Paul H. Siagian menjelaskan pentingnya kepemilikan sertifikat sebagai bentuk kepastian hukum atas aset tempat tinggal masyarakat. Dia juga menyampaikan bahwa proses pengajuan sertifikasi perlu dapat diakses dengan mudah.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Iptek, Industri, dan Lingkungan Riadi bersama Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi, dan Pemberdayaan Masyarakat Budi Permana menyosialisasikan program KUR Perumahan.
Program pembiayaan tersebut diharapkan dapat memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat berbasis perumahan melalui akses pembiayaan dengan suku bunga sebesar 6 persen.
Kementerian PKP juga mendorong agar proses pengajuan dan penyaluran KUR Perumahan berjalan cepat, mudah, serta tepat sasaran.
Melalui integrasi BSPS, sertifikasi rumah gratis, dan KUR Perumahan, pemerintah berupaya memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Program tersebut tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga memberikan kepastian hukum atas kepemilikan hunian serta membuka peluang peningkatan kesejahteraan keluarga.
Kementerian PKP menegaskan seluruh program perumahan merupakan bantuan untuk masyarakat yang harus dilaksanakan secara transparan, terbuka, akuntabel, dan bebas dari pungutan biaya. Masyarakat juga diimbau tidak memberikan imbalan dalam bentuk apa pun kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan.
Kunjungan tersebut turut dihadiri jajaran BP3KP Jawa II serta pejabat Eselon II dan III di lingkungan Kementerian PKP.
(*)